TEMPO Interaktif, Surabaya:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan rapat tertutup dengan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso di Mess Perwira yang terletak di kompleks Lapangan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, Surabaya, Senin (25/6) malam. Dalam pertemuan itu Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Negara Komunikasi dan Informatika M. Nuh dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa. Hadir pula Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen Syamsul Mapparepa dan Kapolda Jatim Irjen Herman Suryadi Sumawiredja. Seusai pertemuan Presiden menugaskan Djoko memberi keterangan pers. Dia hanya menyapa wartawan yang menunggu di depan ruangan. "Saya akan memberi keterangan menyeluruh pada hari terakhir nanti," ujar Yudhoyono yang mengenakan kemeja batik warna cokelat dan celana gelap. Djoko menyatakan, sejauh ini Presiden menilai proses penanganan dampak semburan lumpur Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo belum seperti yang diharapkan. Padahal petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 sudah jelas disebutkan bahwa dampak sosial akibat bencana tersebut dibebankan kepada Lapindo. "Atas dasar itulah Presiden datang ke Sidoarjo untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan," kata Djoko. Dia menambahkan setelah bertemu dengan Bupati Sidoarjo, selanjutnya Presiden akan mengadakan pertemuan dengan Lapindo dan Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo di tempat yang sama pada hari Selasa (26/6) siang. Di sela-sela pertemuan itu Presiden dijadwalkan akan melihat pusat semburan lumpur dari helikopter pada Selasa siang. "Setelah informasi dari berbagai pihak terkumpul serta melihat langsung kondisi di lapangan, Presiden akan rapat lagi untuk menentukan kebijakan selanjutnya," ujar Djoko. Untuk saat ini, kata Djoko, Presiden belum dapat mengambil keputusan atas keluhan korban semburan lumpur yang nasibnya terkatung-katung karena belum mendapatkan ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya. "Makanya untuk merespons segala keluhan korban lumpur Presiden masih akan bertanya kepada Lapindo. Sebelum ada informasi yang akurat Presiden belum bisa mengambil keputusan." (Kukuh S Wibowo)