TEMPO Interaktif, Jakarta: Sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Surabaya atas lahan yang digunakan TVRI Stasiun Jawa Timur di Jalan Mayjen Sungkono 124 Surabaya akan dikaji ulang.Pengkajian dilakukan terkait sengketa lahan antara TVRI dan Pemerintah Kota Surabaya yang berbuah eksekusi pada 23 Mei lalu. Eksekusi dilakukan karena TVRI tak mau melunasi tunggakan retribusi sewa lahan sebesar Rp 2,7 miliar.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Gede Ariyuda, Selasa (5/6) mengatakan jika ada bukti baru, pihaknya akan mengajukannya peninjauan ulang kepada Menteri Negara Agraria. “Meski sertifikat adalah bukti sah, tapi jika ditemukan bukti baru, maka kami akan mengajukannya ke Menteri Agraria,” katanya.Untuk itu, dia akan memeriksa kembali dokumen penunjang atas terbitnya sertifikat tersebut dan mencari surat-surat lain yang belum dimiliki oleh BPN.Keterangan Gede ini menjawab pertanyaan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dalam pertemuan antara dewan dan Kepala BPN Surabaya M Khudori. Pertemuan ini khusus membahas sengketa lahan antara TVRI Jawa Timur dan Pemkot Surabaya. Rohman Taufiq
Berita terkait
Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru
23 November 2018
Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.
Baca SelengkapnyaAnak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas
30 Agustus 2018
Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.
Baca SelengkapnyaSengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru
19 Desember 2017
Berulang kali disengketakan KAI dan Kemenhub, BPN berencana mengukur lahan seluas 7.000 meter persegi, yang berada di Stasiun Depok Baru.
Baca SelengkapnyaPemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh
23 Mei 2017
Gerbang pusat perbelanjaan Lotte Mart di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diblokade orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL
11 April 2017
Dalam proses persidangan, masyarakat berhasil memenangkan perkara atas tanah seluas 117 hektare melawan TNI AL Lantamal 1 Belawan.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya
11 Maret 2017
Jamdatun memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk membuat kajian hukum untuk menentukan langkah yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo
23 Februari 2017
Sebanyak 12 warga sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklaim lahan di dalam kawasan seluas sekitar 12 hektare.
Baca SelengkapnyaKalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M
18 Januari 2017
Para petani mengaku telah menggarap tanah itu sejak 1967,
ketika HGU lahan selesai dikelola oleh NV Seketjer Wriginsari.
Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh
18 Januari 2017
Mengetahui dua rekannya diserang, Hironimus berlari menuju
pantai untuk menghindari kelompok tersebut.
Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras
10 Januari 2017
Para petani mengalami teror berupa pengrusakan dan pembakaran posko KT-AEAB pada jumat, 6 Januari 2017.
Baca Selengkapnya
