3.000 Kades dan Perangkat Desa Blitar Bentrok Dengan Polisi Saat Tuntut Kenaikan Gaji
Reporter
Editor
Selasa, 29 Mei 2007 20:21 WIB
TEMPO Interaktif, Blitar:Sedikitnya 3.000 orang kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Blitar, Jawa Timur, melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD setempat, Selasa (29/5). Aksi tersebut sempat diwarnai bentrokan dengan aparat Polri dan Satpol PP yang mengamankan aksi tersebut ketika para pengunjukrasa bersikeras masuk ke gedung wakil rakyat.Menurut para perangkat desa, mereka melakukan aksi itukarena gaji (tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa) yang mereka terima tidak sesui dengan UMR (upah minimum regional) di Kabupaten Blitar sebesar Rp 490 ribu per bulan. Gaji yang mereka terimka selama ini hanya berkisar antara Rp 200 ribu-Rp 300 ribu per bulan."Gaji sekecil itu, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami dan membiayai operasional kami," kata Hawin Mualif, Kepal Desa Jeblog, Kecamatan Talun, yang juga Koordinator Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Blitar, Selasa (29/5).Para birokrat desa itu juga menuntut Anggaran Dana Desa (ADD), dinaikkan. Bahkan selama ini cenderung selalu menurun. Pada APBD 2006 Pamerintah Kabupaten Blitar menganggarkan dana Rp 21 Miliar, namun pada 2007 menurun menjadi Rp 16 Miliar.Bentrokan terjadi ketika para pengunjukrasa dihalang-halangi polisi dan Satpol PP, mereka langsung menabrak pintu gerbang DPRD dengan mobil pengangkut sound system. Aksi nekat itu dilakukan karena semua ruas ditutup total oleh polisi. Selanjutnya terjadi aksi saling dorong dan adu pukul hingga kedua belah pihak semakin membabi buta.Ketika suasana semakin memanas, Ketua DPRD M Taufich didampingi Ketua Komisi I Sukamdi dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Agus Pramono akhirnya bersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa. Selain itu ribuan perangkat desa lainnya dipersilahkan masuk halaman DPRD.Setelah melalui perundingan yang cukup alot, akhirnya disepakati kenaikan gaji perangkat desa akan diatur dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2007."Kami akan bicarakan persoalan ini dengan Bupati Herry Nugroho. Kami minta semua bekerja kembali untuk melayani masyarakat," kata Taufich.DWIDJO U. MAKSUM