Wakil Ketua DPR Sarankan Pemerintah Ajak Dialog Telegram, Sebab..

Senin, 17 Juli 2017 | 17:25 WIB
Wakil Ketua DPR Sarankan Pemerintah Ajak Dialog Telegram, Sebab..
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen memberi keterangan usai melakukan rapat konsultasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2015.TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan agar pemerintah mengajak dialog pihak Telegram pasca pemblokiran aplikasi tersebut, agar menghindari persepsi negatif yang berkembang di masyarakat.

"Saat ini era media sosial dan era keterbukaan informasi sehingga jangan sampai dipersepsikan pemerintah tidak mau terbuka," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin 17 Juli 2017.
Baca : Heboh Telegram, Kapolri Tito: Dari Bom Thamrin hingga Falatehan

Taufik menilai apa yang dilakukan sebenarnya baik namun tetap harus dikomunikasikan dengan bagus agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah terkait kebijakan tersebut.

Hal itu menurut dia agar tidak ada kesan semacam perbedaan yaitu mengapa hanya Telegram yang diblokir dan dilarang di Indonesia. "Karena ini jangan sampai malah ini justru menjadi 'backfire' dan menjadi bumerang pada pemerintah, padahal niatnya baik," ujarnya.



Langkah itu menurut dia agar tidak terjadi efek domino yang ditimbulkan seperti yang terjadi saat ini yaitu hastag blokir media sosial Presiden Joko Widodo.
Simak : Pemerintah Indonesia dan Telegram Cari Jalan Tengah 

Politisi PAN itu menilai hal itu seharusnya tidak perlu terjadi ketika kebijakan itu dikeluarkan dengan komunikasi yang baik.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat 14 Juli 2017 lalu telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

ANTARA

Video Terkait:
Telegram, Aplikasi Favorit Teroris







Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan