TEMPO.CO, Mojokerto - Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin menilai bangsa Indonesia sedang mengalami kesalahpahaman. Saling klaim bahwa lawan anti-Pancasila, anti-kebinekaan seperti kosa kata umum sehari-hari.
Ma'ruf mencontohkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang memicu kegaduhan itu. Jika tidak mendukung calon tertentu, ujar Ma'ruf, yang bersangkutan disebut anti-kebinekaan.
"Lha memang tidak suka kok, bukan masalah anti-kebinekaan," kata Ma'ruf saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Peduli Bangsa di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Pacet, Mojokerto, Sabtu, 21 Januari 2017.
Ma'ruf berujar, untuk meredam kesalahpahaman itu dan tidak makin melebar, dia pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo supaya digelar dialog nasional atau rujuk nasional. Namun Presiden menuturkan tidak ada yang berantem, sehingga tidak perlu dilakukan rujuk nasional.
Karena kurang direspons, ucap Ma'ruf, MUI berinisiatif akan memprakarsai dialog tersebut. "Tujuannya adalah meluruskan kesalahpahaman itu," tutur Ma'ruf, yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Di sisi lain, MUI juga mendeklarasikan kemajemukan, pluralisme, dan toleransi dengan lembaga-lembaga agama. "Kita sama-sama merawat kemajemukan," katanya.
Adapun di tingkat bawah, ujar dia, MUI akan membahas konsep yang solutif, mencegah agar tidak timbul kesalahpahaman. "Agar negara utuh, tidak dibawa ke kanan atau ke kiri," ucapnya.
KUKUH S. WIBOWO
