Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional

image-gnews
Sejumlah peserta karnaval ikut memeriahkan acara Peringatan Pidato Bung Karno di Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Presiden Joko Widodo akan mengumumkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Sejumlah peserta karnaval ikut memeriahkan acara Peringatan Pidato Bung Karno di Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Presiden Joko Widodo akan mengumumkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya menetapkan 1 Juni sebagai libur nasional memperingati Hari Kelahiran Pancasila.

"Intinya, Pancasila sebagai ideologi negara. Ini adalah posisi tertinggi dalam sebuah negara sehingga kita putuskan 1 Juni ditetapkan, kemudian diliburkan, dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila," kata Jokowi di gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu, 1 Juni 2016.

Jokowi menambahkan, penetapan 1 Juni sebagai libur nasional sudah melewati proses panjang yang dipertimbangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Ini sebuah perjalanan panjang yang sudah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam," ucapnya.

BacaRibut PKI, Presiden Sukarno: Pancasila Itu Kiri!

Tidak hanya menetapkan Hari Kelahiran Pancasila, Jokowi bersama MPR juga akan merumuskan implementasi ideologi tersebut kepada semua warga negara Indonesia. "Setelah ini, kita, terutama MPR, akan merumuskan lagi cara-cara yang cepat agar implementasi Pancasila sebagai ideologi, landasan negara, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," kata Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan Pancasila, sebagai dasar negara, harus diketahui asal-usulnya dari generasi ke generasi. "Pancasila harus diamalkan dan harus jadi ideologi yang bekerja," ujarnya.

Menurut Kepala Negara, bangsa Indonesia harus berbangga diri karena punya ideologi Pancasila. “Dalam kunjungan saya ke beberapa negara, seperti di Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Asia, yang punya pemimpin besar, semakin membuat saya yakin dan bersyukur bahwa kita punya Pancasila," tuturnya.

Jokowi pun menilai, Pancasila membedakan Indonesia dengan negara-negara lain di tengah krisis yang dihadapi. Menurut dia, pemimpin di negara-negara maju mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa yang kuat. "Di tengah kegelisahan dunia menghadapi tatanan baru, kita beruntung mempunyai Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang bisa menjadi referensi negara lain. Semua itu terjadi karena kita punya Pancasila. Pengakuan itu saya dengar dari pemimpin negara-negara dunia," katanya.

PUTRA PRIMA PERDANA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Zulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi

3 menit lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat ditemui usai acara Lanjutan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN menuju Pilkada 2024 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 10 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Zulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi

Ketum PAN Zulkifli Hasan akan menemui Presiden Jokowi bersama perwakilan DPW PAN dari seluruh provins


IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

2 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.


TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

6 jam lalu

Pasukan TPNPB OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dokumentasi TPNPB.
TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.


TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

14 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

18 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

20 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

1 hari lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

1 hari lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 hari lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.