TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu Nasrullah menyarankan Komisi Pemilihan Umum melibatkan Badan Narkotika Nasional dalam pemeriksaan kesehatan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun depan. "Ini ada potensi kesalahan pada penyelenggaraan pilkada dan pemeriksan kesehatan," kata Nasrullah dalam diskusi Evaluasi Pilkada di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat, 18 Maret 2016.
Nasrullah merujuk pada penangkapan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiandi karena penyalahgunaan narkoba. Pemilihan kepala daerah serentak tahun lalu tercoreng oleh kasus tersebut.
Nofiandi ditangkap di rumahnya bersama empat orang, yaitu Ican, Mu, Jn dan Da. Ican dan MU sudah menjadi tersangka bersama Nofiandi. Jn dan Da belum terbukti. Dia baru sebulan dilantik sebagai bupati. Padahal lolos uji kesehatan merupakan bagian dari proses pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum Darah. Nofiandi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dibawa ke Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Badan Pengawas Pemilu, kata Nasrullah, sempat berencana menelusuri kasus Nofiandi ini. Dalam tes kesehatan pasangan calon seharusnya diperiksa narkoba secara menyeluruh, hingga tes lewat uji rambut. "Nah ini kenapa tidak dites? Kalau dites pasti tahu," kata dia.
Nasrullah menuturkan ada rasa tidak enak dari Bawaslu terhadap Nofiandi. Alasannya dalam perjalanan bertarung di pilkada Ogan Ilir, banyak uang yang sudah dikeluarkan Nofiadi. Bila sejak tes kesehatan sudah terdeteksi mengkonsumsi narkoba, Nofiadi tidak perlu terus melaju dan tidak akan mengeluarkan uang banyak. Nofiadi diduga sudah lama menggunakan narkoba. Ia sudah diincar BNN sejak tiga bulan sebelumnya.
Menurut Nasrullah, Komisi Pemilihan Umum sebaiknya melibatkan Badan Narkotika Nasional. Jika tidak, Badan Pengawas Pemilu yang akan mengajak lembaga itu. Kalau perlu, Badan Pengawas akan memperkuat lewat peraturan.
AHMAD FAIZ
