Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kota Malang Wajibkan Surat Menyurat SKPD Via Email

image-gnews
aplus.net
aplus.net
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Pemerintah Kota Malang menerapkan sistem teknologi informasi untuk administrasi pemerintahan. Di antaranya mewajibkan setiap satuan kerja pemerintah daerah menggunakan surat elektronik (email) untuk keperluan surat menyurat. Alasannya, selain ringkas, cepat, juga mudah terdokumentasi. "Jika surat konvensional, ada alasan surat tak sampai di alamat," kata Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, pada Selasa, 24 September 2013.

Surat elektronik, kata dia, diwajibkan sejak pekan ini. Kini, kantor arsip dan perpustakaan Kota Malang melatih pengarsipan secara digital di setiap instansi Pemerintah Kota Malang.

Selain itu, email juga untuk penghematan anggaran. Sebab, surat elektronik menghilangkan cetak surat dan biaya pengiriman. Selama ini, setiap surat dicetak dan dikirim menggunakan jasa kurir atau menggunakan jasa pelayanan kantor pos. "Menghemat anggaran," katanya. 

Pemanfaatan teknologi informasi, menurut dia, juga diperlukan untuk memudahkan sistem pengawasan, sehingga Kepala Dinas atau Wali Kota tak harus melakukan kunjungan secara fisik. Namun, bisa terkoneksi secara online dengan server di Pemerintah Kota Malang. Apalagi, setiap dinas, kantor kecamatan, dan kelurahan telah terkoneksi dengan jaringan internet.

Untuk pengawasan, Sutiaji juga memanfaatkan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah institusi pemerintahan, sehingga memudahkannya melakukan pengawasan secara langsung. Meski demikian, ia juga masih melakukan pengawasan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara manual. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Malang Corruption Watch menilai tepat pemangkasan anggaran surat-menyurat. Dinas Pendidikan Kota Malang, misalnya, cukup boros menganggarkan dana surat-menyurat sebesar Rp 751,6 juta per tahun. "Jika dihitung, setiap hari biaya surat-menyurat sebesar Rp 2,5 juta," kata Koordinator Divisi Advokasi MCW, Zainuddin.

Dengan menggunakan surat elektonik, diharapkan biaya surat-menyurat dialihkan untuk kegiatan yang lebih penting, seperti pengadaan buku, laboratorium, atau peralatan penunjang pendidikan lainnya.

EKO WIDIANTO

Berita Lainnya:
Fathanah Pernah Menikahi Pramugari  
Jebret, Kekayaan Bahasa Indonesia di Sepak Bola  
Asal Mula 'Jebret ow-ow-ow' Valentino Simanjuntak  
Komnas HAM Kecam Penyegelan Gereja St. Bernadette
BBM Untuk Android Tak Jadi Dirilis Pekan Ini  
Jebret Gol AFF U-19 Heboh di YouTube  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

3 menit lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


Profil Do Hung Dung, Pemain Vietnam yang Sebut Timnas Indonesia Tidak Punya Gaya Permainan yang Jelas

12 menit lalu

Do Hung Dung. Linh Dan/Soha.vn
Profil Do Hung Dung, Pemain Vietnam yang Sebut Timnas Indonesia Tidak Punya Gaya Permainan yang Jelas

Bagaimana statistik dan penampilan Hung Dung Do, gelandang yang sebut Timnas Indonesia Tak Punya Gaya Permainan Jelas


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

14 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Timnas Indonesia vs Vietnam: 3 Pemain Absen, Shin Tae-yong Akui Kekuatan Skuad Garuda Terganggu

14 menit lalu

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong terlihat memantau latihan perdana jelang menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Madya, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Laga Indonesia vs Vietnam akan berlangsung pada 21 Maret mendatang. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Timnas Indonesia vs Vietnam: 3 Pemain Absen, Shin Tae-yong Akui Kekuatan Skuad Garuda Terganggu

Jordi Amat, Yance Sayuri, dan Elkan Baggott dipastikan absen dalam laga Timnas Indonesia vs Vietnam karena cedera. Shin Tae-yong tetap yakin menang.


Proses Warna Bulan Jadi Merah Saat Terjadi Gerhana, Berikut Penjelasannya

17 menit lalu

Fase awal gerhana bulan sebagian (U1) di Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 29 Oktober 2023 dinihari. Fase U1 ini terjadi saat sebagian piringan bulan masuk ke umbra Bumi. ANTARA. FOTO/Paramayuda
Proses Warna Bulan Jadi Merah Saat Terjadi Gerhana, Berikut Penjelasannya

Bulan tampak berwarna merah selama Gerhana Bulan Total terjadi. Hal ini disebabkan karena proses yang disebut hamburan Rayleigh.


Geng Kriminal Bersenjata di Nigeria Menculik 100 Orang

17 menit lalu

Seorang wanita terlihat dengan poster presiden Nigeria Muhammadu Buhari, ketika kerabat korban penculikan kereta api Kaduna berunjuk rasa di Abuja, Nigeria 25 Juli , 2022. REUTERS/Afolabi Sotunde/File Foto
Geng Kriminal Bersenjata di Nigeria Menculik 100 Orang

Aksi penculikan massal ini dilakukan oleh geng kriminal bersenjata yang menuntut uang tebusan.


H-1 Penetapan Suara Nasional, KPU Belum Sahkan 4 Provinsi

27 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
H-1 Penetapan Suara Nasional, KPU Belum Sahkan 4 Provinsi

Empat provinsi tercatat belum melakukan rekapitulasi nasional di kantor KPU RI, Jakarta.


Istri Polisi Dilaporkan Atas Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

31 menit lalu

Ilustrasi penipuan investasi. Pexels/Tima Miroshnichenko
Istri Polisi Dilaporkan Atas Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

Polda Kalsel telah menaikkan penanganan kasus penipuan investasi BBM solar ini ke tahap penydikan. Namun belum ada penetapan tersangka.


Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

36 menit lalu

Saksi dari partai politik mengikuti lanjutan sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Saksi dari Anies-Muhaimin Walk Out di Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Jabar, Ini Penyebabnya

Saksi dari Anies-Muhaimin menyerahkan formulir kejadian khusus yang berisi keberatan saksi pada KPU Jawa Barat sebelum walk out.


Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden

38 menit lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden

Apa kata Golkar soal minta jatah 5 menteri di kabinet?