Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus Gerindra Sebut Program Makan Bergizi Gratis Butuh 48 Ribu Dapur

image-gnews
Siswa menyantap menu makan bergizi gratis saat diuji coba di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk ayam teriyaki, sayur, tahu goreng, jeruk, dan susu dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga buku tulis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Siswa menyantap menu makan bergizi gratis saat diuji coba di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk ayam teriyaki, sayur, tahu goreng, jeruk, dan susu dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga buku tulis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini masih dalam tahap uji coba sebelum diimplementasikan pada 2025.

“Kita masih banyak yang dilakukan uji coba, sosialisasi, persiapan, karena membutuhkan kira-kira 48 ribu dapur di seluruh Indonesia dan mungkin harus dilihat juga dulu dari anggaran,” kata Rahayu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 28 Oktober 2024.

Rahayu juga mengatakan realisasi program Makan Bergizi Gratis butuh upaya yang sangat besar. Maka dari itu, kata dia, program ini akan dilakukan secara bertahap. “Kita sudah menyampaikan itu kemarin selama masa kampanye, bahwa tidak langsung 82 juta penerima itu akan menerima di tahun pertama,” ucapnya.

Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji kampanye Prabowo dan Gibran. Pemerintah sudah mengalokasikan Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan program tersebut.

Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Ifan Martino, mengungkapkan bahwa dana yang digunakan untuk proyek uji coba program MBG bukan berasal dari APBN.

“Anggarannya di luar dari yang Rp 71 (triliun), setahu kami. Bukan dari APBN,” tutur Ifan saat ditemui di area Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Oktober 2024. Namun, Ifan enggan menyampaikan sumber dana yang digunakan untuk proyek uji coba yang didesain Bappenas, lantaran bersifat konfidensial.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk 85 kantor satuan layanan program Makan Gizi Gratis yang kini sedang diuji coba di seluruh provinsi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut satuan layanan itu disiapkan menjelang pelaksanaan program pada awal Januari 2025.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 "Uji coba ini kan tidak hanya di satu tempat. Kami punya tempat uji coba yang sudah berjalan berbulan-bulan. Kurang lebih ada 10 bulan sudah, evaluasinya pun sudah banyak," katanya usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu, 27 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Salah satu kantor layanan itu saat ini berdomisili di Magelang, tepatnya di Jalan Jend Gatot Soebroto, yang berdekatan dengan Akmil. Satuan Layanan Makan Bergizi Gratis yang menyediakan 3.000 hingga 4.000 porsi untuk para penerima manfaat di Magelang. Satuan ini yang mengordinasikan distribusi makanan dengan pihak terkait.

Prasetyo menjanjikan satuan layanan tersebut dapat tersebar masif hingga bisa menjangkau wilayah pantai terluar, pulau terluar, termasuk di daerah Papua, mulai tahun depan.

Pilihan Editor: Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Wajib Laporkan Harta Kekayaan, Ini Alasannya

Alfitria Nefi P dan Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya

32 menit lalu

Diana Kusumastuti berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Diana Kusumastuti ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.ANTARA/Muhammad Adimaja
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beri komentar soal kelanjutan IKN. "Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," katanya.


Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

33 menit lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

Panel Barus mengatakan keputusan akan sikap Projo menjadi partai politik atau tidak bakal diputuskan berdasarkan aspirasi akar rumput.


Ridwan Kamil Bakal Temui Prabowo di Istana Negara, Bahas Pilkada Jakarta?

59 menit lalu

(ki-ka) Dedi Mulyadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil, menyapa ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Ridwan Kamil Bakal Temui Prabowo di Istana Negara, Bahas Pilkada Jakarta?

Koordinasi disebutkan itu bisa menjadi bukti bahwa Ridwan Kamil memiliki kedekatan dan hubungan yang sangat baik dengan Prabowo.


Maruarar Sirait Sumbang 2,5 Hektare Tanah untuk Dukung Program 3 Juta Rumah, Siapa yang Bangun?

1 jam lalu

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat menyampaikan sambutan di acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Maruarar Sirait Sumbang 2,5 Hektare Tanah untuk Dukung Program 3 Juta Rumah, Siapa yang Bangun?

Maruarar Sirait juga ingin memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor yang saat ini dipegang oleh Kejaksaan Agung maupun KPK.


Ini Duduk Perkara Sritex sampai Dipailitkan hingga Prabowo Harus Cawe-cawe

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada Kabinet Merah Putih sebelum sesi pelatihan dimulai di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawaa Timur, pada Jumat, 25 Oktober 2024. Foto: Istimewa
Ini Duduk Perkara Sritex sampai Dipailitkan hingga Prabowo Harus Cawe-cawe

Ancaman PHK terhadap karyawan membayangi kasus pailitnya Sritex, sehingga membuat Presiden Prabowo memerintahkan 4 menterinya membantu.


Respons PT Pindad Soal Produksi Maung untuk Kendaraan Operasional Menteri

1 jam lalu

Pameran kendaraan Pindad Maung yang digunakan TNI dalam rangka pawai HUT TNI ke-79, Samarinda, Kalimantan Timur, 5 Oktober 2024. Maung Garuda diproduksi oleh BUMN PT Pindad yang berpusat di Cimahi, Jawa Barat.  Shutterstock
Respons PT Pindad Soal Produksi Maung untuk Kendaraan Operasional Menteri

Apa kata Pindad?


RI Tertarik Gabung BRICS, Prabowo: Kita Mau Berada di Mana-mana

1 jam lalu

RI Tertarik Gabung BRICS, Prabowo: Kita Mau Berada di Mana-mana

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia perlu hadir dalam keanggotaan BRICS. Ini alasannya.


Menteri dan Pejabat Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHKPN, Berikut Info Lengkap e-LHKPN

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Menteri dan Pejabat Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHKPN, Berikut Info Lengkap e-LHKPN

Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih wajib mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)? Ini penjelasan soal e-LHKPN.


Rapat Dengar Pendapat soal PTDH Rudy Soik, Ini 3 Rekomendasi Komisi III DPR

1 jam lalu

Mantan Anggota Polda NTT Ipda Rudy Soik saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024. Setelah kasus ini mulai ramai, PTDH terhadap Rudy Soik mulai dipertanyakan masyarakat karena hal itu bermula dari upayanya sebagai anggota Kepolisian Polresta Kupang Kota dalam mengungkap kelangkaan BBM di Kota Kupang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Dengar Pendapat soal PTDH Rudy Soik, Ini 3 Rekomendasi Komisi III DPR

Komisi III DPR menilai perlu dilakukan evaluasi keputusan PTDH Rudy Soik, dan meminta Kapolda NTT mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.


Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Wajib Laporkan Harta Kekayaan, Ini Alasannya

2 jam lalu

Jajaran menteri Kabinet Merah Putih bertolak menuju Magelang, Jawa Tengah dengan menumpang pesawat Hercules TNI AU. Mereka mengikuti pembekalan di Akademi Militer, Magelang selama tiga hari mulai 25 hingga 27 Oktober 2024. X/Kadir_Karding
Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Wajib Laporkan Harta Kekayaan, Ini Alasannya

Mengapa para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih harus mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)? Begini aturannya.