TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menilai bahwa sistem zonasi dalam pendidikan masih diperlukan. Dia menjelaskan, sistem zonasi ini merupakan bagian dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lahir dari sebuah hasil peraturan menteri.
Pada dasarnya, kata Rano, di beberapa daerah masih banyak sekali infrastruktur sekolah negeri yang kurang. Salah satunya di Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu yang tidak ada SMA sama sekali.
"Kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa, itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya," ujarnya dalam debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 27 Oktober 2024.
Kenyataan ini, menurut Rano, menunjukkan bahwa sistem zonasi masih dibutuhkan. "Sistem zonasi ini masih dibutuhkan, sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain," katanya.
Dia memperkirakan jumlah lulusan SD setiap tahun sekitar 15 ribu orang. Ketika hendak masuk SMP negeri, ternyata daya tampungnya hanya 7 ribu orang. "8 ribu harus kemana? Pasti larinya ke swasta," kata Rano.
Selama ini, kata dia, pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk para pelajar. Baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.
"Jadi, memang itulah kendalanya."
Dinas Pendidikan Jakarta 2024 mencatat bahwa dari 267 kelurahan, masih ada 32 persen yang belum memiliki SMP negeri. Kemudian, 62,9 persen lagi belum memiliki SMA/SMK negeri.
Pilihan Editor: Tawaran Solusi Dua Cagub untuk Cegah Stunting
