Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ragam Tanggapan terhadap Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Suasana pelantikan Kabinet Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Suasana pelantikan Kabinet Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Iklan

“Sebetulnya bukan kabinet gemuk, tapi kabinet yang jauh lebih fokus," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.

Bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo diikuti dengan bertambahnya jumlah kemenko. Menurut Hasan, kemenko koordinator itu nanti yang akan melakukan fungsi koordinasi. “Tapi jangan salah paham, justru kementerian sekarang menjadi ramping,” kata Hasan.

Dia menjelaskan satu kementerian yang sebelumnya setara organisasi gemuk, saat ini dipisah dan menjadi ramping secara organisasi. “Jadi bukan kementerian gemuk. Kementerian yang badannya besar-besar, sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping,” ujarnya.

Dia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipisah menjadi lebih fokus antara pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Begitu pula dengan Kementerian Kehutanan yang dipisah dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Jadi ini nanti menurut saya sih akan jauh lebih efisien, karena pekerjaan mereka jauh lebih fokus,” ujarnya.

Pengamat Politik Ardli Johan Kusuma: Perbedaan Jumlah Wakil Menteri Bentuk Prioritas Program Presiden

Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma, mengatakan perbedaan jumlah wakil menteri (wamen) pada Kabinet Merah Putih adalah bentuk prioritas program Presiden Prabowo pada masa kepemimpinannya.

“Kementerian dengan jumlah wakil menteri yang lebih banyak berarti menjadi fokus kerja dan prioritas program Presiden Prabowo,” kata Ardli saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Seperti dilansir Antara, Ardli menyebutkan perbedaan jumlah wamen pada masing-masing kementerian menunjukkan tantangan yang berbeda antara satu kementerian dan kementerian lainnya. Dia berpendapat kementerian yang memiliki lebih dari dua wamen menunjukkan Kementerian itu menjadi prioritas.

Ardli mengatakan Prabowo telah memetakan mana saja kementerian yang mempunyai permasalahan lebih besar sehingga diberikan wamen lebih banyak.

NOVALI PANJI NUGROHO | ANNISA FEBIOLA | ILONA ESTHERINA | ANTARA

Pilihan editor: Harapan Yovie Widianto setelah Dilantik Jadi Staf Khusus Presiden

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Susunan Pimpinan Komisi DPR, Ruang Lingkup dan Mitra Kerjanya

2 menit lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Susunan Pimpinan Komisi DPR, Ruang Lingkup dan Mitra Kerjanya

DPR telah menetapkan susunan anggota dan mitra kerja komisi-komisi untuk periode 2024-2029


Prabowo Lanjutkan Food Estate, Pengamat: Mustahil Berhasil dengan Cara Lama

19 menit lalu

Bukaan lahan tebu di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, 4 September 2024. TEMPO/George William Piri
Prabowo Lanjutkan Food Estate, Pengamat: Mustahil Berhasil dengan Cara Lama

Pengamat pertanian mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto yang akan melanjutkan program food estate untuk mencapai swasembada pangan.


Daftar Harta Kekayaan Para Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri KKP Paling Kaya

24 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Daftar Harta Kekayaan Para Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri KKP Paling Kaya

Mengintip harta kekayaan para menteri Kabinet Prabowo-Gibran, tertinggi mencapai Rp 2,6 triliun yang dimiliki Menteri KKP.


Deretan Anggota Tim Sukses yang Masuk Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Deretan Anggota Tim Sukses yang Masuk Kabinet Prabowo

Kabinet Prabowo diisi berbagai orang dari beragam latar belakang.


Dipimpin Legislator NasDem, Berikut Susunan Anggota Komisi II DPR

1 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Dipimpin Legislator NasDem, Berikut Susunan Anggota Komisi II DPR

Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan pemberdayaan aparatur akan dipimpin oleh Rifqinizamy Karsayuda.


Prabowo Ingin Ubah Kurikulum Matematika, Kenapa?

2 jam lalu

Ilustrasi anak SD. Tempo/Budi Yanto
Prabowo Ingin Ubah Kurikulum Matematika, Kenapa?

Prabowo ingin mengubah kurikulum matematika untuk meningkatkan sains dan teknologi, sementara P2G ingatkan nasib guru honorer


GAPKI Minta Prabowo Segera Bentuk Badan Sawit Nasional, Ini Sebabnya

2 jam lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
GAPKI Minta Prabowo Segera Bentuk Badan Sawit Nasional, Ini Sebabnya

Usulan pendirian Badan Sawit Nasional telah disampaikan sejak lama, bahkan jauh sebelum pemilihan umum presiden pada Februari lalu.


Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.
Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ada tiga agenda prioritas yang menurut Komnas HAM harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Rekam Jejak Purnomo Yusgiantoro yang Ditunjuk Prabowo jadi Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi

2 jam lalu

Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Dasril Roszandi
Rekam Jejak Purnomo Yusgiantoro yang Ditunjuk Prabowo jadi Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi

Presiden Prabowo Subianto kemarin melantik Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi. Simak profil Purnomo berikut ini.


Pegiat Berharap Prabowo Tak Gunakan Mekanisme Non-Yudisial untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

2 jam lalu

Prabowo Subianto tak menyebutkan soal hak asasi manusia (HAM) dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Berbagai kalangan ragu Prabowo bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan di era Jokowi.
Pegiat Berharap Prabowo Tak Gunakan Mekanisme Non-Yudisial untuk Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial lahir saat era pemerintahan presiden ke-7 Jokowi.