TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan tidak akan ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kabinet Prabowo. Kendati demikian, Muzani mengklaim PDIP tidak akan menjadi oposisi bagi pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.
"Betul PDIP tidak akan menaruh kadernya dalam kabinet. Tapi bagi PDIP itu tidak berarti oposisi. PDIP itu tidak mengenal oposisi, tapi juga tidak mengenal koalisi," kata Muzani saat ditemui usai acara pelantikan presiden dan wakil presiden di kompleks gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Ahad, 20 Oktober 2024.
Muzani mengatakan meski kader PDIP tidak berada dalam kabinet, hal tersebut belum tentu menjadikan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu akan beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo.
"Itulah sistem presidensial. Berkoalisi tidak harus menaruh kadernya di dalam kabinet, dan kalau oposisi tidak harus mengambil langkah berseberangan dengan pemerintah," katanya.
Menurut Muzani, sikap fraksi PDIP di MPR juga menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan hal itu ditandai dengan hadirnya 110 anggota DPR dari PDIP saat sidang paripurna pelantikan Prabowo dan Gibran.
"Kami mengucapkan terima kasih karena kami merasakan kehangatan, ada kebersamaan yang luar biasa dalam sidang paripurna MPR yang baru saja berlangsung," katanya.
Muzani juga memastikan bahwa masuknya nama Budi Gunawan dalam kabinet bukan merupakan representasi PDIP. Dia mengatakan Budi bukanlah nama yang disodorkan oleh partai politik.
"Pak Budi Gunawan ditunjuk sebagai menteri karena orang yang dianggap ahli di bidangnya," katanya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Puan Maharani. Ketua DPR itu mengatakan hingga saat ini sikap PDIP terhadap pemerintah ke depannya akan dinyatakan secara resmi oleh Megawati selaku ketua umum.
"Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, tapi tidak menempatkan kader di kabinet," katanya. Puan juga membenarkan bahwa Budi Gunawan bukanlah representasi partai banteng di dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Pengamat Politik Saiful Mujani berpendapat meski tidak mengenal konsep oposisi seperti di negara dengan sistem parlementer, tetap harus ada pihak yang berada di luar guna mengawasi pemerintahan. Menurutnya partai yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan sudah selayaknya menjadi oposisi.
"Seharusnya partai-partai yang kalah dalam pemilihan presiden 2024 semuanya menjadi oposisi. Demikianlah seharusnya kita membangun sistem bahwa demokrasi selain membutuhkan the winners, juga membutuhkan the losers,” kata Saiful seperti dikutip dalam pemaparannya di YouTube SMRC, Kamis, 17 Oktober 2024.
Saiful mengatakan akan sangat berbahaya bila semua partai di DPR mendukung pemerintah. Sebab hal itu akan membuat pemerintah berjalan tanpa pengawasan sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.
Pentingnya keberadaan pihak oposisi juga tergambar dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei yang dilakukan pada 4 hingga 11 Oktober tersebut mengungkap 64,5 persen publik setuju keberadaan kekuatan politik yang signifikan di DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Menurut Saiful, elit partai politik mesti menangkap keinginan publik akan keberadaan oposisi. Dia mengatakan konsep oposisi memang tidak dikenal luas dalam tradisi politik di Indonesia.
"Tapi yang tidak bisa dipisahkan dari konsep organisasi modern seperti pemerintahan yakni pihak yang berada di luar maupun di dalam punya fungsi agar roda pemerintahan bisa berjalan efektif dan bersih," kata Saiful.
Menurut Saiful, upaya Prabowo merangkul semua pihak dengan narasi persatuan telah menyusupi alam bawah sadar publik. Konsekuensi dari kondisi politik hari ini, ujar dia, akan membawa Indonesia terjerumus dalam kekuasaan otoritarianisme.
“Bahasa atau mantra dalam pidato-pidato Prabowo Subianto belakangan adalah tentang persatuan. Karena itu kalau ada partai politik yang tidak ikut bersama pemerintah, maka itu adalah ancaman terhadap persatuan menurut Prabowo,” kata Saiful.
Pilihan editor: Ma'ruf Amin Purnatugas: Permohonan Maaf dan Kembali ke Pesantren
