INFO BISNIS - Satu dekade terakhir, Indonesia berhasil mengintegrasikan pembangunan di berbagai sektor dan ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah memastikan agenda pembangunan berjalan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Meski banyak tantangan, mulai dari gejolak ekonomi global, ketegangan geopolitik, pandemi, hingga isu perubahan iklim, pemerintah konsisten untuk hadir dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kebijakan pembangunan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencapai “Visi Indonesia Emas 2045”. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Berbagai pilihan kebijakan diarahkan supaya Indonesia nantinya mampu menempati lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas sumber daya manusia unggul, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni, tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam suatu kesempatan menjadi pembicara pada Kuliah Umum Universitas Diponegoro pada 23 Oktober 2023 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting bagi Indonesia untuk mencapai cita-citanya.
“Salah satu instrumen yang penting adalah APBN, keuangan negara, yang sering disebut sebagai kebijakan fiskal, karena dia itu adalah salah satu bentuk instrumen negara untuk bisa mencapai cita-cita tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer pada 25 September 2024 mengungkapkan bahwa APBN merupakan instrumen fiskal untuk menstimulus ekonomi agar ekonomi bisa tumbuh di level yang cukup tinggi.
“Stabil tapi juga terdistribusi secara adil. Seharusnya jika pertumbuhan ekonomi tinggi, kesejahteraan juga meningkat. Kesejahteraan meningkat juga diharapkan semakin merata berkeadilan,” kata Wahyu.
Ia menggarisbawahi bahwa kunci agar APBN mampu efektif menstimulasi ekonomi dan mendukung berbagai arah pembangunan untuk kesejahteraan yakni APBN dalam kondisi sehat. Strategi untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu dengan menerapkan optimalisasi pendapatan, quality of spending, dan sustainable financing.
APBN yang sehat akan mendorong tiga fungsi pokok kebijakan fiskal dapat berjalan optimal, meliputi fungsi alokasi, stabilitasi, dan distribusi. Dampaknya, APBN mampu menopang pembangunan, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi serta mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.
Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan dukungan belanja negara yang optimal dan efektif. Langkah-langkah untuk mewujudkan belanja optimal dan efektif di antaranya dengan melakukan efisiensi belanja barang, reformasi subsidi yang berkeadilan, peningkatan kualitas belanja di daerah agar produktif dan efisien, serta memfokuskan belanja modal agar lebih produktif. Upaya-upaya untuk mewujudkan belanja negara yang berkualitas dikenal dengan istilah spending better.
“Spending better itu sebetulnya upaya untuk memperkuat kualitas belanja, artinya apabila belanja itu menghasilkan output yang berkualitas, memberi manfaat bagi masyarakat dan ekonomi, juga membuat kondisi perekonomian bergerak menjadi lebih baik. Jadi, belanja yang berkualitas,” jelas Wahyu.
Rata-rata pertumbuhan belanja negara sejak tahun 2014 hingga 2025 mencapai 6,83 persen. Pada tahun 2014, belanja negara masih berada di kisaran Rp1.777,2 triliun. Pada tahun 2025, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3,621,3 triliun.
Belanja negara juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5 persen. Perekonomian terjaga stabil di level lebih tinggi dari pertumbuhan global dan ekonomi Indonesia di masa pandemi mampu pulih lebih cepat. Pada masa pandemi, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,1 persen pada 2020, kembali menguat ke kisaran 3,7 persen pada 2021 dan terus menguat hingga mencapai 5,3 persen pada 2022. Sementara itu, tingkat inflasi juga terjaga dan semakin terkendali dalam menopang daya beli masyarakat. Wahyu mengatakan inflasi terkendali di level yang cukup moderat di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan di dalam APBN terdapat berbagai anggaran strategis untuk mendorong transformasi ekonomi agar mampu berjalan dengan baik, di antaranya anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos), dan infrastruktur.
“Di dalam APBN kita ada berbagai anggaran yang sangat strategis. Yang tujuannya untuk mendorong transformasi ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Ada yang sifatnya dinamisator, ada yang sifatnya akselerator, ada yang sifatnya enabling factor. Sebagai dinamisator adalah human capital melalui apa pendidikan, kesehatan, dan perlinsos,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan bahwa APBN sejak 2015 hingga 2023 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.006,1 triliun untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat, cerdas, dan adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan hasil yang baik selama satu dekade terakhir.
Sepuluh tahun terakhir, jumlah sekolah di Indonesia mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD, jumlah sekolah meningkat dari 147.513 menjadi 148.758. Jumlah sekolah jenjang SMP meningkat dari 36.518 menjadi 42.548. Sementara jumlah sekolah jenjang SMA meningkat dari 24.934 menjadi 28.697. Wahyu memaparkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi juga meningkat, dari 25,76 pada tahun 2014 menjadi 31,45 pada 2023.
Anggaran kesehatan selama tahun 2015 sampai dengan 2023 mencapai Rp1.335,5 triliun. Angka tersebut termasuk anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp293,7 triliun pada tahun 2020 hingga 2022.
“Dampaknya juga bisa kita lihat. Stunting turun ke 21,5 persen di tahun 2023 dibandingkan waktu 2013 masih 37,2 persen. Kemudian jumlah rumah sakit juga meningkat cukup signifikan dari 1.855 menjadi 2.636. Jumlah puskesmas juga meningkat dari 9.731 pada 2014 menjadi 10.416 pada 2024,” kata Wahyu.
Wahyu mengatakan anggaran perlindungan sosial satu dekade sebesar Rp3.127,6 triliun juga memiliki dampak baik, terutama pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan menjadi single digit. Pada 2014, angka kemiskinan sebesar 11,25 persen dan berhasil turun menjadi 9,03 persen pada 2024. Selain itu, angka ketimpangan juga turun dari 0,406 pada 2014 menjadi 0,379 pada 2024. Angka pengangguran pun berkurang dari 5,9 persen pada 2014 menjadi 4,82 persen pada 2024.
“Bahkan pengangguran saat ini 4,82 persen itu kalau kita lihat ke belakang ini merupakan pengangguran terendah sepanjang sejarah,” kata Wahyu.
Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp3.167,4 triliun. Wahyu menyebutkan bahwa jumlah jalan tol beroperasi meningkat tajam dari 879 km pada 2015 menjadi 2817 km pada 2023. Jumlah jalan tol beroperasi ini bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.
Disiplin fiskal merupakan cerminan kredibilitas Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang terkendali. Defisit anggaran Indonesia selalu terukur. Pemerintah mengelola pembiayaan dengan hati-hati. Bahkan di mata internasional, pengelolaan pembiayaan Indonesia dinilai sangat kredibel.
“Di tengah ketidakpastian, kita tetap harus mendisiplinkan fiskal. Caranya adalah mengendalikan risikonya,” ujar Wahyu.
Pemerintah ketat menerapkan disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada APBN. Selama satu dekade ini, rata-rata defisit fiskal berada di kisaran 2,2 persen PDB. Pada 2014, defisit fiskal di angka 2,14 persen. Tahun-tahun berikutnya, defisit di kisaran 2,5 persen. Pada 2020, defisit fiskal menyentuh 6,14 persen untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Angka tersebut beranjak turun menjadi 4,57 persen pada 2021 dan kembali ke level di bawah 3 persen yaitu 2,38 persen pada 2022. Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien. Pada 2023, realisasi angka defisit kembali turun lagi menyentuh angka 1,61 persen.
Disiplin fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan terencana dan memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia. Dengan menerapkan disiplin fiskal yang baik, Indonesia menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat. Sepuluh tahun terakhir, pemerintah berhasil menerapkan disiplin fiskal dengan baik sehingga mampu terus membangun, merespons krisis, menangani pandemi, dan menjaga ekonomi Indonesia.(*)
