Pengamat Nilai Kurikulum Merdeka Perlu Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo, tapi dengan Catatan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang terbentuknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto, pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan memberi catatan perihal keberlanjutan Kurikulum Merdeka.

“Kurikulum Merdeka menurut saya merupakan salah satu kebijakan yang patut diapresiasi,” kata Edi ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 15 Oktober 2024. Seiring dengan akan bergantinya Menteri Pendidikan, muncul potensi perubahan kebijakan, termasuk pada kurikulum.

Namun menurut Edi, tidak bijak apabila nanti Kurikulum Merdeka dihentikan. Pasalnya, kurikulum telah mengalami revisi berkali-kali. “Kalau dihentikan, sekolah mau pakai kurikulum 2013 lagi? Kurikulum 2013 sudah direvisi berkali-kali, termasuk di tahun 2016, (lalu) 2018 khusus SMK juga direvisi ketika masa Covid-19,” kata dia.

Edi pun mengatakan ia mendukung agar Kurikulum Merdeka tetap dilanjutkan, namun dengan beberapa catatan. Pertama, perlu ada keselarasan antara berbagai mata pelajaran. Kedua, perlu ada pendampingan guru yang intensif. “Tidak bisa hanya mengandalkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang diklaim sudah diakses banyak orang,” ujarnya.

Berikutnya, ia mengatakan perlu ada evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan pusat studi. Sehingga, kurikulum ini bisa dievaluasi secara menyeluruh secara obyektif.

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang digagas di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kurikulum ini ditetapkan sebagai nasional mulai Rabu, 27 Maret 2024. Sebelumnya, penerapan Kurikulum Merdeka sempat menuai pro dan kontra, salah satunya berkaitan dengan peniadaan jurusan di SMA.

Dalam laporan Koran Tempo edisi 23 Juli 2024, beberapa pengamat pendidikan membagikan pandangan mereka ihwal peniadaan jurusan. “Karena ada penghapusan jurusan, dikhawatirkan murid SMA akan memilih paket-paket mata pelajaran yang mudah saja,” kata pengamat pendidikan, Darmaningtyas.

Selain itu, pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Cecep Darmawan, mengatakan peniadaan jurusan di SMA bisa berdampak positif karena sudah diterapkan di luar negeri. Akan tetapi, menurut dia, keberhasilan di luar negeri didukung dengan fasilitas yang memadai. “Masalahnya, apa Kurikulum Merdeka ditunjang oleh fasilitas yang memadai, misalnya kebutuhan laboratorium bagi murid saat praktik,” kata dia.

Hendrik Yaputra dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Profil Abdul Mu'ti, Sekum PP Muhammadiyah yang Dapat Jatah Menteri Prabowo