TEMPO.CO, Jakarta - Daftar nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo Subianto beredar beserta dengan nama-nama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri atas 13 komisi dan Badan Anggaran. Informasi itu beredar di antara wartawan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Seperti dilansir Antara, dalam dokumen tersebut tercantum banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Di antaranya ada Kementerian Kehutanan dipecah dari Kementerian Lingkungan Hidup, lalu Kementerian HAM dipecah dari Kementerian Hukum, Kementerian Perumahan Rakyat dipecah dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dipecah dari Kementerian Koperasi.
Menurut Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, susunan Alat Kelengkapan Dewan tersebut masih dalam tahap finalisasi. “Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu saat ditanya mengenai akurasi informasi tersebut di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
Beredarnya nama-nama AKD di DPR beserta nomenklatur kementerian tersebut mendapat respons dari beragam kalangan, dari DPR hingga partai politik.
1. Wakil Ketua DPR Adies Kadir: Masih Berupa Simulasi
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan dokumen berisi daftar nomenklatur kementerian yang menjadi mitra AKD di DPR sebagaimana beredar di publik masih berupa simulasi.
“Itu masih sebagian daripada simulasi-simulasi itu. Jadi ada beberapa simulasi-simulasi,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2024.
Politikus Golkar itu menyebutkan terdapat sejumlah simulasi nomenklatur kementerian yang akan menjadi mitra kerja AKD di DPR. “Jadi ini ada beberapa simulasi ya, mau 11 komisi simulasinya seperti apa, mau 12 komisi seperti apa, mau 13 komisi seperti apa, bahkan simulasi mungkin kami (DPR) sampai 14 komisi kami siapkan,” ujarnya.
“Jadi beberapa (komisi) yang gemuk-gemuk itu, kami coba samakan agar semua komisi ini bisa merata. Jadi kami simulasi kan mana-mana, itu masih simulasi-simulasi,” kata dia menambahkan.
