Dia menyebutkan proses panjang itu perlu dilalui karena, saat pembentukan kementerian baru, ada rangkaian tahapan yang juga perlu dikerjakan. Misalnya, membentuk sekretariat jenderal di kementerian, kemudian menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk kementerian baru tersebut.
“Perpresnya disiapkan sudah disetujui oleh Kementerian PANRB, dihitung anggarannya, begitu dihitung anggarannya harus masuk ke APBN untuk diajukan ke DPR,” kata Andi ditemui selepas acara.
Untuk kementerian yang sama sekali baru atau dibentuk dari nol, kata Andi, perlu menunggu satu setengah tahun untuk mendapatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Baru setelah itu ada alokasi, realokasi dari ASN (aparatur sipil negara) yang bisa masuk ke sana,” ujarnya.
Andi Menilai Prabowo Perlu Membentuk Satuan Tugas
Andi berpendapat Prabowo nantinya perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantunya mengurusi pembentukan kementerian-kementerian baru hingga akhirnya operasional.
Untuk mengatasi masa transisi ini, menurut Andi, pemerintahan Prabowo di awal dalam kurun waktu 6-9 bulan ke depan harus dibantu satgas-satgas, khususnya presiden dalam penyelesaian kebijakan-kebijakan, program-program yang harus dilakukan oleh kementerian-kementerian baru.
Karena itu, Andi menilai program-program strategis yang dicanangkan Prabowo nanti kemungkinan belum dapat berjalan maksimal dalam bulan-bulan pertama menjabat sebagai presiden. Alasannya, kata dia, hal itu terkait dengan penggunaan APBN, yang revisinya nanti baru berlangsung biasanya pada 16 Agustus.
“APBN 2025 itu finalisasinya tetap pada masa Pak Jokowi tahun anggaran 2023 dan 2024. Nah, Pak Prabowo baru akan benar-benar mengendalikan APBN dalam proses APBN-P yang biasanya dimulai 16 Agustus kemarin ketika nota keuangan dibacakan oleh Presiden, sampai nanti ketok palu pada bulan November untuk APBN-P,” kata dia.
Namun, kata dia, umumnya APBN-P (APBN Perubahan) digunakan untuk belanja modal dan sulit diutak-atik untuk belanja barang. “Untuk belanja modal, mungkin tidak sampai 25 persen yang masih bisa diutak-atik oleh Pak Prabowo,” tuturnya.
NOVALI PANJI NUGROHO | ANTARA
Pilihan editor: Respons AHY dan Bahlil Soal Komposisi Kabinet Prabowo
