TEMPO.CO, Jakarta - Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe terhadap rencana bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan respons dari Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar ada permintaan tersebut dari Jokowi.
"Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu," katanya saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024.
Dasco mengklaim bahwa sampai hari ini, Jokowi dengan Prabowo tak pernah membicarakan kabinet. Pada prinsipnya, kata Dasco, Jokowi memberikan hak prerogatif tersebut kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029.
"Jadi kalau ada isu-isu di medsos (media sosial), ya saya anggap itu hanya dinamika saja," ujar dia.
Respons Hasto PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi kabar adanya cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut Hasto, konsolidasi kekuasaan ke depan antara Prabowo dan Jokowi bukan ranah partainya.
Hasto mengatakan, Prabowo selaku presiden terpilih memiliki kedaulatan politik untuk menentukan arah konsolidasi ke depan.
"Kami hormati kedaulatan politik Pak Prabowo," kata Hasto kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.
Dia berujar, bahwa partainya taat pada asas, konstitusi, dan peraturan perundangan-undangan. Karena itu, ujarnya, PDIP berupaya membangun peradaban politik yang demokratis.
"(Dilakukan) melalui bangunan negara hukum dan sistem politik yang memastikan rakyat sebagai dasar orientasi," ucap Hasto.
Di sisi lain, Hasto menilai bahwa yang terpenting bagi PDIP ialah pemetaan terhadap tantangan ke depan. Menurut dia, tantangan ke depan, misalnya ketegangan di Timur Tengah bukan sesuatu yang ringan.
Dia menyatakan, perlu ada mitigasi terhadap konflik geopolitik tersebut. Sebab, katanya, konflik itu berimplikasi terhadap kondisi nasional.
"Itulah yang menjadi perhatian PDI Perjuangan," ucapnya.
