Meski begitu, Hasto mengatakan bahwa PDIP juga memahami konsolidasi kekuasaan di masa mendatang tak kalah penting. Sebab, menurut dia, dengan penguatan kekuasaan itu bisa menangkal berbagai persoalan di Tanah Air, seperti pengangguran hingga penurunan daya beli.
"Jangan sampai persoalan bangsa dan negara dipertaruhkan karena persoalan cawe-cawe kekuasaan dari Jokowi terhadap Pak Prabowo," katanya.
Dalam laporan Majalah Tempo edisi 7-13 Oktober 2024, Jokowi menyarankan kepada Prabowo agar membiarkan PDIP berada di luar pemerintahan, dengan alasan kesehatan demokrasi. Sumber Tempo bercerita, ada kekhawatiran dari Jokowi jika PDIP bergabung, maka pemerintahan Prabowo-Gibran akan terganggu.
Jokowi menilai PDIP terlalu banyak cawe-cawe mengatur pemerintahan, seperti menentukan pos menteri yang bakal diisi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Selain keberatan apabila PDIP masuk pemerintahan, Jokowi diduga menolak sejumlah nama calon menteri yang diusulkan partai banteng kepada Prabowo.
Nama-nama itu di antaranya Budi Gunawan, orang dekat PDIP sekaligus Kepala Badan Intelejen Negara dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.
Soal kabar cawe-cawe Jokowi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak merespons permintaan wawancara Tempo.
ANNISA FEBIOLA | NOVALI PANJI NUGROHO | FRANSISKA CHRISTY ROSANA
Pilihan Editor: Cawe-cawe Jokowi Menjelang Pensiun