Muhaimin Singgung Sengkarut Haji hingga Penggantian Menteri Agama

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkit sengkarut penyelenggaran ibadah haji 2024 di acara musyawarah kerja nasional partainya, hari ini. Cak Imin –sapaan Muhaimin Iskandar—mengatakan persoalan ibadah terus berulang setiap tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas.

"Dari tahun ke tahun solusinya enggak ada. Ya, begitu mulu, mengulang dan mengulang. Untungnya, jemaah haji kita itu sabar dan menganggap sulit itu bagian dari cobaan," kata Muhaimin di acara musyawarah kerja nasional PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Ia mengatakan sudah lama tidak ada solusi yang signifikan untuk menjawab permasalahan haji. Karena itu, Muhaimin berharap solusi polemik haji dapat muncul jika Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjadi menteri agama.

Saat ini Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. Mantan Ketua Gerakan Pemuda Ansor –organisasi otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama—itu juga menjabat Ketua DPP PKB bidang Pertahanan dan Keamanan periode 2019-2024

"Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumroh bertingkat, kenapa Arafah Mina nggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi Menteri Agama kira-kira," ujar Muhaimin. 

Muhaimin juga berkelakar soal fatwa yang akan lahir jika Jazilul menjadi menteri agama. "Tapi saya khawatir kalau jadi Menteri Agama, fatwanya yang enteng-enteng terus," kata dia. 

Selanjutnya, Muhaimin menyoroti Kementerian Agama yang kurang solutif. Ia menganggap jawaban dari Kementerian Agama mengenai sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024 tidak menyelesaikan permasalahan. Muhaimin bahkan menyebut jawaban Kementerian Agama justru menunjukkan ketakberdayaan lembaga itu menyelesaia sengkarut ibadah haji.

Sejak awal Muhaimin sudah menyorot penyelenggaraan ibadah haji 2024. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini ikut mendorong pembentukan panitia khusus atau pansus haji. Pansus tersebut akhirnya terbentuk.

Salah satu persoalan yang disorot oleh pansus haji, yaitu pengalihan kuota tambahan haji 2024 sebanyak 20 ribu dari haji reguler ke haji khusus atau ONH Plus. Pengalihan kuota tambahan dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Muhaimin mengatakan pansus haji tersebut akan bekerja di masa reses DPR. Saat anggota Dewan memang tengah melakukan reses ke daerah pemilihan masing-masing. “Saya sudah mendisposisi (pansus haji) untuk segera bekerja dalam masa reses ini,” kata Muhaimin di sela acara Mukernas PKB di JCC.

Pilihan Editor : Basa-basi Pansus Haji