TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan vaksin polio kepada anak-anak. Dia meminta Kemenkes memprioritaskan daerah yang tingkat vaksin polionya masih rendah.
Jokowi menyampaikan ini usai meninjau Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran kedua di Posyandu Rajawali III Perumahan Graha Nendali, Jayapura, Papua, pada Selasa, 23 Juli 2024. Presiden menilai ada kecenderungan wabah polio di dunia terjadi lagi.
“Ya kita harus mawas diri,” kata Jokowi dikutip dari keterangan video Sekretariat Presiden. “Dinas Kesehatan dikerahkan. Semuanya (harus) sudah mendapatkan vaksin polio, sehingga tidak terjadi lumpuh, layu.”
Dalam sesi cegat wawancara yang sama, Jokowi tidak merinci daerah mana saja yang menjadi prioritas untuk vaksin polio. Namun, saat sosialisasi, Jokowi meminta masyarakat Papua mengikuti PIN Polio putaran kedua ini. Vaksinasi di Papua ditargetkan dilakukan sebanyak empat kali.
Poliomyelitis (polio) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian dalam beberapa jam. Penyakit ini menyebar melalui air, makanan, atau tangan yang terkontaminasi kotoran seseorang yang terinfeksi virus.
Sejak 2014, Indonesia telah bebas polio dan mempertahankan status tersebut bahkan di tengah respons Covid-19. Namun, kasus polio muncul lagi pada 2022 di beberapa daerah.
Menanggapi wabah polio pada akhir Desember 2023, Kemenkes bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF, meluncurkan kampanye untuk membendung penyebaran penyakit ini. Imunisasi putaran pertama dimulai pada 15 Januari dan putaran kedua pada 19 Februari.
Pada 5 Maret, sekitar 8,7 juta anak di bawah usia tujuh tahun di wilayah sasaran telah menerima dua dosis vaksin polio. Kampanye besar-besaran untuk mengimunisasi jutaan anak terhadap polio telah menjangkau 8,7 juta anak di 74 kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pilihan editor: KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi
