Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kuasa Hukum Sebut Penyitaan Ponsel Hasto Kristiyanto oleh KPK Manuver Politik

image-gnews
Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Harun Masiku, hingga saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Harun Masiku, hingga saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto yang diwakili oleh Ronny Talapessy menyebut perampasan ponsel dan buku hitam Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sarat dengan kepentingan politik. Dia menuding penyitaan itu bukan berkaitan dengan pengungkapan kasus Harun Masiku, namun justru untuk menyandera langkah politik PDIP. 

"Penyitaan ini lebih terasa sebagai sebuah manuver politik ketimbang sekadar mencari Harun Masiku," kata Ronny dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Kamis, 27 Juni 2024.

Ronny menyatakan penyitaan barang-barang milik Hasto itu sangat menghambat PDIP dalam menyiapkan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024. Sebagai contoh, dia mengungkap Hasto kerap berkomunikasi membahas langkah politik dengan ponsel yang disita itu. 

"Ponsel yang disita itu dipakai untuk komunikasi dengan semua pengurus partai se-Indonesia. Hari gini semua orang juga tahu pentingnya ponsel untuk menunjang kerjaan sehari-hari," ujarnya. "Sekarang dapat diakses oleh yang tidak berkepentingan dan potensi penyalahgunaan data itu selalu ada." 

Berkenaan dengan buku hitam milik Hasto, Ronny menyebut buku itu berisi catatan-catatan internal ihwal organisasi dan konsolidasi partai yang berhubungan dengan pilkada serentak mendatang. 

Tak sampai di situ, dia juga menyinggung KPK yang kerap memberi kabar soal keberadaan Harun Masiku. Menurut dia, KPK mestinya bisa melacak dengan alat-alat canggih yang dimilikinya. "Tanpa harus menyita ponsel Mas Hasto sebenarnya mudah saja bagi penyidik untuk nangkap yang bersangkutan," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, KPK menyita buku hitam milik Hasto Kristiyanto saat menggelar pemeriksaaan pada Senin, 10 Juni lalu. Penyitaan itu dilakukan usai penyidik KPK Ajun Komisaris Besar Rossa Purbo Bekti menggeledah tas milik ajudan Hasto, Kusnadi, untuk mengungkap kembali kasus Harun Masiku.

Berdasarkan temuan Majalah Tempo pekan ini, Kusnadi menyebut Hasto menanyakan ke mana buku hitam itu pergi saat perjalanan pulang dari Gedung KPK. Kusnadi mengatakan buku hitam itu berisi percakapan antara Hasto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam empat bulan terakhir. 

"Salah satunya soal strategi pemilihan kepala daerah," tutur Hasto kepada Tempo di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2024.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | ERWAN HERMAWAN | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | RIKY FERDIANTO | HOTMA RADJA SIREGAR

Pilihan Editor: Gerindra dan PAN Bilang Begini soal PKS Usung Duet Anies-Sohibul

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP Berikan Rekomendasi kepada Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada Surabaya, Apa Alasannya?

47 menit lalu

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyerahkan rekomendasi Pilkada Surabaya 2024 kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, di Kantor DPP PPP, di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. ANTARA/HO-DPC PPP Surabaya
PPP Berikan Rekomendasi kepada Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada Surabaya, Apa Alasannya?

PPP akan bertemu dengan PDIP yang mengusung Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada Surabaya 2020.


Cegah Calon Bermasalah, Pansel KPK akan Gandeng BIN hingga Sipil Cek Rekam Jejak

2 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Cegah Calon Bermasalah, Pansel KPK akan Gandeng BIN hingga Sipil Cek Rekam Jejak

Pansel KPK 2024 mengklaim akan tegas dalam menyeleksi kandidat untuk mencegah terpilihnya pimpinan KPK yang bermasalah.


Deretan Respons Soal Pengakuan SYL Beri Uang Firli Bahuri

4 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Deretan Respons Soal Pengakuan SYL Beri Uang Firli Bahuri

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebanyak dua kali.


Selain di Jakarta, PDIP Siapkan Eks Panglima TNI Andika Perkasa Maju di Pilgub Jawa Tengah

5 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, menemui awak media usai dirinya menghadiri acara Kick and Speak Alumni SMA TOP GAN di Triboon Hub, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Ahad siang, 28 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Selain di Jakarta, PDIP Siapkan Eks Panglima TNI Andika Perkasa Maju di Pilgub Jawa Tengah

Langkah PDIP yang menyiapkan nama Andika Perkasa maju di Jawa Tengah disebut cukup realistis dan progresif


Ihwal Peluang Dukung Anies, Hasto PDIP: Tunggu Arahan Ketua Umum

12 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di acara halalbihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ihwal Peluang Dukung Anies, Hasto PDIP: Tunggu Arahan Ketua Umum

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partai banteng menaruh atensi terhadap Anies.


PDIP Siapkan Tiga Menteri Maju di Pilkada Jawa Timur

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) saat konferensi pers persiapan Rakernas V Partai di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PDI Perjuangan (PDIP) membahas sejumlah hal di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5. Salah satunya, evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PDIP Siapkan Tiga Menteri Maju di Pilkada Jawa Timur

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan jika partainya menyiapkan tiga nama menteri untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Siapa saja?


Apa yang Hambat Novel Baswedan dan Eks Penyidik KPK Lain Tak Bisa Daftar Calon Pimpinan KPK?

15 jam lalu

Novel Baswedan berbicara saat menghadiri peluncuran buku Nusantara Berkisah 2: Orang-orang Sakti karya S. Dian Andryanto di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2019. TEMPO/Fardi Bestari
Apa yang Hambat Novel Baswedan dan Eks Penyidik KPK Lain Tak Bisa Daftar Calon Pimpinan KPK?

Ingin daftar jadi calon pimpinan KPK, Novel Baswedan dan beberapa eks penyidik KPK diganjal aturan ini.


Soal Peluang Bentuk Poros Baru dengan PKB di Pilkada Jakarta, PDIP: Semua Punya Ambisi

15 jam lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Soal Peluang Bentuk Poros Baru dengan PKB di Pilkada Jakarta, PDIP: Semua Punya Ambisi

Para pengurus teras PDIP, kata Hasto, juga telah diberi tugas untuk menjajaki pelbagai komunikasi politik dengan PKB.


Respons PDIP Ihwal PKS yang Buka Peluang Ubah Peta Pecancalonan di Pilkada Jakarta

16 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Respons PDIP Ihwal PKS yang Buka Peluang Ubah Peta Pecancalonan di Pilkada Jakarta

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya menghormati sikap PKS mengenai peluang untuk mengubah peta pencalonan di Pilkada Jakarta.


KPK Persilakan Staf Hasto Kristiyanto Lapor ke LPSK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

17 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Persilakan Staf Hasto Kristiyanto Lapor ke LPSK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

KPK mempersilakan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melapor ke LPSK. Namun, lembaga antirasuah ini meminta Kusnadi menyampaikan fakta yang sebenarnya.