Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Sosial Klaim Data Penerima Bansos Diperbarui Setiap Bulan

image-gnews
Kepala Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin dan Staf Khusus Menteri Sosial, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lily, memberi klarfikasi terkait bansos di kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Jumat, 21 Juni 2024.
Kepala Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin dan Staf Khusus Menteri Sosial, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lily, memberi klarfikasi terkait bansos di kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Jumat, 21 Juni 2024.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKementerian Sosial menegaskan data penerima bantuan sosial (bansos) yang tersaji di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbarui setiap bulan. Pemutakhiran data itu padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin, mengatakan pemutakhiran data tersebut melalui proses verifikasi berjenjang, mulai dari rukun tetangga dan rukun warga, dibawa dalam musyawarah desa-kelurahan, sampai pengesahan data oleh kepala daerah masing-masing. DTKS juga sudah melalui pengecekan berlapis pada proses pemadanan dengan data milik kementerian atau lembaga lain. 

“Karena itu tidak benar jika dikatakan 46 persen data penerima bansos salah sasaran,” kata Agus dalam rilis resmi, Senin 24 Juni 2024.

Penjelasan Agus tersebut sekaligus merespons hasil monitoring Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, yang disampaikan dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pahala menyebutkan, jumlah DTKS yang padan dengan NIK pada 2019 baru 44 persen. Kemudian DTKS yang padan dengan NIK pada 2023 meningkat menjadi 98 persen. Angkanga semakin meningkat hingga Mei 2024, yaitu mencapai 98,9 persen.

Agus Zainal menjelaskan, pengelolaan DTKS oleh Kemensos merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Data ini pun digunakan sebagai data terpadu penerima bansos bagi kementerian atau lembaga lain. 

Meski dalam Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin itu mengatur bahwa verifikasi dan validasi data dilakukan dua tahun sekali, tapi Kementerian Sosial menetapkan kebijakan pemutakhiran data di setiap daerah dilakukan setiap bulan sejak April 2021.

“Data hasil pemutakhiran ini lah yang kemudian disampaikan kepada Menteri Sosial dan nantinya ditetapkan sebagai DTKS setiap bulannya,” kata Agus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mengatakan pihaknya tidak mengetahui proses pemutakhiran data dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Adapun Pemutakhiran data di DTKS tidak hanya mengandalkan daerah. Kemensos juga memutakhirkan data dengan melakukan pengecekan berlapis, melalui pemadanan data dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Kantor Staf Presiden. 

Pengecekan data tersebut mencakup data kependudukan, aparatur sipil negara, pengurus perusahaan, pokok pendidikan, penerima upah pah minimun provinsi, pelanggan listrik, dan data kesehatan. Segenap data dapat menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.

“Pengecekan berlapis ini dilakukan agar data yang tersaji di DTKS akurat dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran,” ujar Agus. 

Ia melanjutkan, jika terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, masih ada mekanisme usul sanggah dalam aplikasi Cek Bansos. Hingga saat ini, terdapat 2.762.312 pengguna aplikasi Cek Bansos di seluruh Indonesia. Jika enggan menggunakan aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran bansos melalui layanan Command Center Kementerian Sosial di nomor telepon dial 171.

“Jadi dengan mekanisme berlapis seperti itu, mestinya tidak ada bantuan sosial yang salah sasaran,” kata Agus. “Kalaupun masih ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, bansos tersebut tidak boleh diberikan lagi ke orang lain.”

Pilihan Editor : Kemensos Tegaskan Tak Ada Pejabat Eselon Terima Bansos

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penasihat Khusus Presiden AS Puji Capaian Mensos

2 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Penasihat Khusus bidang Hak Disabilitas Internasional Presiden Amerika Serikat HE Sara Minkara, di Gedung Harry S. Truman, Kantor Kementerian Luar Negeri AS, New York, Rabu, 27 Juli 2024. Dok. Kemensos
Penasihat Khusus Presiden AS Puji Capaian Mensos

Risma menjabarkan berbagai program yang sangat memperhatikan penyandang disabilitas.


2 Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2024 Online

10 hari lalu

 Aplikasi
2 Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2024 Online

Pemerintah kembali menyalurkan beberapa jenis bansos di tahun 2024. Begini cara cek status penerima bansos Kemensos 2024 secara online.


5 Bansos yang Cair Juli 2024, Ada BPNT hingga PKH

11 hari lalu

Warga menunggu panggilan saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
5 Bansos yang Cair Juli 2024, Ada BPNT hingga PKH

Berikut ini daftar bansos yang kembali disalurkan pemerintah pada Juli 2024, mulai dari beras 10 kilogram, PKH, hingga PIP.


Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

12 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pemerintah akan melanjutkan Bansos pangan beras, daging ayam dan telur pada semester II 2024 dengan alokasi anggaran Rp 11 triliun.


Wakil Wali Kota Bontang Berikan Bantuan Sosial Korban Kebakaran

12 hari lalu

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di RT. 41 Pos 7, Kelurahan Loktuan, Senin 8 Juli 2024.
Wakil Wali Kota Bontang Berikan Bantuan Sosial Korban Kebakaran

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di RT. 41 Pos 7, Kelurahan Loktuan, pada Senin, 8 Juli 2024


Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

15 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

Menko PMK Muhadjir Effendy kerap lontarkan pernyataan kontroversial. Mulai bansos korban judi online, saran uang wisuda besar, pinjol mahasiswa.


Megawati Kritik UKT Mahal, Usul Anggaran Bansos Dipakai Biayai Pendidikan Tinggi

15 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Megawati Kritik UKT Mahal, Usul Anggaran Bansos Dipakai Biayai Pendidikan Tinggi

Megawati mengatakan pemerintah bisa mengambil anggaran bantuan sosial atau bansos jika tak punya cukup dana untuk biayai pendidikan.


KPK Sebut Jumlah Bansos Presiden yang Dikorupsi Mencapai 6 Juta Paket

15 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Jumlah Bansos Presiden yang Dikorupsi Mencapai 6 Juta Paket

KPK sedang menyidik dugaan korupsi bansos presiden pada Kementerian Sosial yang disalurkan saat pandemi Covid-19


BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

16 hari lalu

Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023 mendatang. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

BPS menyebut bahwa saat ini jumlah penduduk miskin 25,22 juta. Berikut 9 kriteria penduduk miskin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.


Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

17 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.