Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan berdasarkan hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate atau lumbung pangan bagi DKI Jakarta.

"Sesuai kajian dari BRIN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kepulauan Seribu kaya potensi ikan, rumput laut, dan lain-lain sehingga bisa dijadikan lumbung pada 2025," kata Heru usai dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta dikutip Antara, Rabu, 20 Maret 2024.

Alasan memilih Kepulauan Seribu

Alasan Heru Budi memilih Kepulauan Seribu sebagai lumbung pangan karena menurutnya tidak mungkin membuat lumbung pangan di daratan DKI Jakarta.

"Artinya dari semua termasuk area laut, tapi kalo di pesisir dekat Jakarta tidak memungkinkan juga, mungkin ada pencemaran limbah dan sebagainya," ucap Heru.

Heru menilai, Kepulauan Seribu kaya atas hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan ganggang. "Ada ikan kerapu, ada juga ikan napoleon," kata Heru.

Kerja sama dengan BRIN dan Bappenas

Nantinya, Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan BRIN, Bappenas, dan pemerintah pusat untuk menjadikan Kepulauan Seribu sebagai lumbung pangan.

Hal ini menjadi kajian lebih lanjut bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan potensi dalam mempercepat pangan di Jakarta.

Libatkan pihak swasta

Teranyar, Heru Budi mengatakan akan melibatkan pihak swasta dalam membiayai pembangunan lumbung pangan di Kepulauan Seribu.

"Bisa bersamaan dengan pihak swasta," kata Budi usai menghadiri kegiatan sembako murah di di GOR Cengkareng, Jakarta Barat, Senin, 25 Maret 2024.

Namun, Heru tidak menjelaskan siapa saja pihak swasta yang dilibatkan. Dia pun tidak menjelaskan perkiraan anggaran yang dikeluarkan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang mengkajinya.

Ia hanya mengatakan, menjadikan Kepulauan Seribu sebagai lumbung pangan di 2025, merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan. "Ini bagian dari PAD DKI Jakarta karena lautan kita cukup banyak (sumber daya)," kata Heru.

• 1
• 2
• Selanjutnya