TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono buka suara soal masyarakat adat Kalimantan Timur (Kaltim) yang menolak penggusuran di IKN.
Sebelumnya, surat yang dilayangkan oleh OIKN pada 8-9 Maret 2024 membuat geger 200 warga Pemaluan, Kaltim. Surat itu menyebut bahwa bangunan tempat mereka tinggal merupakan kawasan ilegal dan harus segera dirobohkan.
Dengan adanya ultimatum dari Otorita IKN itu, warga asli Pemaluan merasa diusir dengan dalih pembangunan IKN. Selain itu, mereka hanya diberi waktu 7 hari untuk segera angkat kaki dari wilayah tempat tinggal mereka selama puluhan tahun.
Berikut respons AHY, Menteri Basuki, dan Kepala OIKN Bambang soal penggusuran tanah dan rumah masyarakat adat di IKN seperti dilansir dari Tempo.
AHY: Saya akan koordinasi dengan OIKN
Menteri ATR/BPN AHY mengatakan akan berkoordinasi dengan Otoritas IKN soal polemik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) IKN dengan masyarakat di Pemaluan, Kaltim.
“Saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN, sehingga kita dapat menyimpulkan termasuk juga merekomendasikan solusi yang terbaik,” ujarnya usai acara “Peluncuran laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023” di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2024.
Menurutnya, harus ada penyelesaian yang menguntungkan dua belah pihak, terutama masyarakat, misalnya melalui skema relokasi serta penggantian kerugian, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.
Ia mengatakan, dirinya bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi selalu menekankan bahwa pembangunan IKN harus dijalankan dengan baik. Apabila progres pembangunan berjalan baik dan sukses, maka akan berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat yang ada di lokasi pembangunan maupun di sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia.
“Aspek ekonomi dan kesejahteraan menjadi kekuatan dari semangat pembangunan IKN itu sendiri,” ujarnya.
Ia mengaku juga sering mendapatkan arahan agar pembangunan jangan sampai menimbulkan korban dalam masyarakat, terlebih diperlakukan dengan tidak adil.
“Memang yang paling ideal kita kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, tapi tidak selalu bisa seperti itu. Kita harus memahami sejarahnya, kemudian juga latar belakang dan berbagai faktor lain,” kata AHY.
Bambang Susantono: Pemerintah ingin semua berjalan baik
Sebelumnya, Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan pemerintah dan pihak masyarakat adat menjalin komunikasi yang menolak penggusuran. Bambang mengklaim pada prinsipnya pemerintah ingin semua berjalan dengan baik.
“Kita tidak akan menggusur semena-mena ya, dan komunikasi itu berjalan sekarang,” kata Bambang usai rapat soal IKN bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 13 Maret 2024.
Bambang, dalam keterangan pada Rabu di Kompleks Istana Kepresidenan, mengatakan komunikasi intens sedang berjalan di lapangan. Pemerintah tidak akan merubah tenggat 7 hari, namun berupaya membuat forum-forum yang melibatkan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan pada investor yang baru masuk situ.
