SBY Pindah Lokasi Nyoblos di Pacitan Setelah Sebelumnya di Cikeas dan KBRI Singapura

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke 6 Soesilo Bambang Yudhoyono atau SBY turut menghadiri kampanye yang digelar Partai Demokrat di Yogyakarta Jumat sore 19 Januari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke 6 Soesilo Bambang Yudhoyono atau SBY turut menghadiri kampanye yang digelar Partai Demokrat di Yogyakarta Jumat sore 19 Januari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY telah terdaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS 16 Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Kepastian ini disampaikan ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Ploso, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, Fajar Setiyo Asmoro. Selain SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas beserta istri, Siti Ruby Aliya Rajasa juga masuk dalam DPT di Pacitan.

"Iya, beliau (SBY) masuk DPT sini dan akan mencoblos di sini (TPS 16)," katanya pada Selasa, 13 Februari 2024.

Namun, Fajar menyatakan kehadiran SBY tidak lantas membuat pihaknya memberikan perlakuan khusus. SBY, Ibas dan keluarga tetap akan mengantre giliran mencoblos sesuai nomor urut. Tempat duduk antrean disediakan sama seperti calon pemilih lain.

Di TPS 16 Kelurahan Ploso, kata dia, juga tidak akan ada pengemasan khusus atau berlebih hanya karena Presiden Keenam RI beserta keluarga mencoblos di tempat mereka bertugas. "Sama dengan (pemilih) yang lain. Ya antre, menunggu, dan sebagainya," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Ploso, Aswin Rika Wijaya membenarkan bahwa keluarga SBY akan melakukan pencoblosan di TPS 16 Kelurahan Ploso. "Selain itu pak Bupati (Indrata Nur Bayu Aji) dan istri juga akan mencoblos di TPS 16," ucap Aswin.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak kapan SBY pindah kependudukan di Pacitan, Aswin tidak menjelaskan detail. Ia hanya mengonfirmasi bahwa SBY sudah merupakan penduduk Kabupaten Pacitan yang ditandai dengan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK Kabupaten Pacitan.

"Pak SBY sudah KTP sini (Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan). Jadi kalau sesuai aturan nyoblosnya juga dari tingkat DPRD Kabupaten, Provinsi, RI dan Pilpres," tuturnya.

Senada, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Tri Mujiharto, membenarkan kependudukan SBY, Ibas dan Siti Ruby Aliya Rajasa. Kata dia, KTP dan KK ketiganya sudah diurus/keluar dokumen kependudukan sebelum DPT ditetapkan KPU.

Adapun pada 2004, 2009, dan 2014, SBY mencoblos di Cikeas. Sedangkan pada 2019, SBY menyalurkan hak pilihnya di KBRI Singapura saat istrinya, Ani Yudhoyono sakit dan dirawat di Singapura.

Pilihan Editor: Kenapa Pemilu Selalu Dilaksanakan Setiap Hari Rabu?

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 hari lalu

Wakil Presiden RI ke-10, Jusuf Kalla, mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Jusuf Kalla dihadirkan oleh Penasehat hukum sebagai pembuktian saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan. TEMPO/Imam Sukamto
3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

2 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

3 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.


26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

3 hari lalu

Sejumah Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai untuk memperingati 14 Tahun Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (12/5). ANTARA/Reno Esnir
26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi