Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FX Rudy Sebut Era Jokowi Lebih Sadis Dibandingkan Orde Baru

image-gnews
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memberikan tanggapan tentang ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara HUT Ke-51 Tahun PDIP di Jakarta. Foto diambil di kediamannya di Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 10 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memberikan tanggapan tentang ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara HUT Ke-51 Tahun PDIP di Jakarta. Foto diambil di kediamannya di Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 10 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan penilaiannya terhadap masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Ia menyebut era Jokowi sekarang ini lebih sadis, jika dibandingkan orde baru. 

Pernyataan itu disampaikan Rudy, sapaan akrabnya, saat dimintai tanggapan berkaitan dengan pidato Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT ke-51 tahun PDIP yang menyinggung tentang masa orde baru. "Pengalaman dengan orde baru kan sudah saya ceritakan dari awal. Ini lebih sadis, dulu enggak ada yang seperti sekarang ini," ucap Rudy kepada awak media di kediamannya di Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 10 Januari 2024. 

Ia menjelaskan jika dulu seseorang melakukan kesalahan dan melanggar aturan dipukuli di dalam sel, namun sekarang tidak. "Kalau memang melakukan kesalahan dan itu melanggar aturan betul diambil dipukuli dalam sel, iya. Tapi sekarang tidak," ujarnya. 

Seperti yang disampaikan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ujar Rudy, menegaskan bahwa TNI, Polri dan aparatur sipil negara (ASN) haruslah netral. "Karena diangkat dengan sumpah, sumpahnya jelas. Tapi kalau bupati, walikota, itu pejabat politis. Melaksanakan undang-undang, bedanya di situ," tuturnya.

Meskipun demikian, Rudy mengatakan bahwa sesuai arahan yang disampaikan Megawati bahwa PDIP tidak boleh takut. "Seperti yang disampaikan Bu Mega, hanya satu kata. Akar rumput tidak boleh takut harus berani melawan," ucap dia. 

Dalam pidatonya, Megawati juga menyinggung soal hukum dan kekuasaan yang berjalan saat ini. Ia mengingatkan tidak ada yang melebihi kedaulatan rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Megawati menyampaikan ini dalam pidato politiknya di HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai PDI Perjuangan, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 Januari 2024. Putri Presiden Pertama RI Sukarno ini awalnya mengungkit kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan susah payah melawan penjajah tiga setengah abad.

“Akar rumput, rakyat memiliki hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan dapat dijalankan semau maunya, no, no and no,” kata Megawati dengan nada yang tinggi.

Pilihan Editor: HUT PDIP ke-51, Selain Megawati Berikut Beberapa Tokoh Pendiri PDI Perjuangan

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

4 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

8 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

10 jam lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

11 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

15 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

15 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

16 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

17 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Viral Anggota TNI jadi Korban, Begini Cara Menghadapi Pungli di Jalan

17 jam lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Viral Anggota TNI jadi Korban, Begini Cara Menghadapi Pungli di Jalan

Cara menghadapi pungli di jalan bisa menghubungi call center 110 kepolisian.


Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

17 jam lalu

Moses Gatotkaca. Cuplikan video AP
Peristiwa Gejayan dan Kematian Moses Gatutkaca 26 Tahun Lalu, Siapa Tanggung Jawab?

Puncak aksi mahasiswa di Gejayan terjadi pada 8 Mei 1998 setelah salat Jumat. Moses Gatutkaca menjadi korban dengan luka parah. Siapa tanggung jawab?