Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tarik Ulur Polemik Pengembalian KTA Gibran Rakabuming, Respons PDIP dan Cawapres Prabowo

image-gnews
Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukungnya saat safari politik di Gondangwinangun, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Ahad, 29 Oktober 2023. Gibran melakukan safari politik pertamanya dengan mengunjungi kabupaten Boyolali, Magelang, Wonosobo dan Temanggung guna menemui dan mendengar aspirasi pendukungnya. ANTARA/Anis Efizudin
Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukungnya saat safari politik di Gondangwinangun, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Ahad, 29 Oktober 2023. Gibran melakukan safari politik pertamanya dengan mengunjungi kabupaten Boyolali, Magelang, Wonosobo dan Temanggung guna menemui dan mendengar aspirasi pendukungnya. ANTARA/Anis Efizudin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - FX Hadi Rudyatmo Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengungkap isi dua surat yang dikirimkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Pada surat pertama, FX Rudy meminta Wali Kota Solo tersebut untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan dan mengembalikan kartu tanda anggota. 

Namun demikian, Rudy menyebut bahwa dirinya belum menerima respon surat yang telah dikirimkan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Rudy saat memberikan arahan kepada relawan Ganjar-Mahfud di Kota Semarang, Jumat, 3 November 2023.

Sementara itu, pada surat kedua, Rudy ingin memperjelas antara posisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024 nantinya. Rudy menyebut bahwa dirinya ingin Gibran turut menepis isu yang menyebut bahwa Megawati dan Jokowi berdiri di dua kepentingan.

Lebih lanjut, FX Rudy mengaku bahwa dirinya tidak mempermasalahkan perihal Gibran yang tidak memberikan respon terhadap surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Solo tersebut.

Rudy menyebut bahwa langkah yang ditempuh dirinya sebagai Ketua DPC PDIP Solo tersebut merupakan bentuk etika berpolitik. "Biar besok generasi selanjutnya setiap melangkah pakai etika," ucap dia.

Gibran Bosan

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka sekaligus Wali Kota Solo dan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto tampak bosan ketika ditanya perihal pengembalian Kartu Tanda Anggota PDIP miliknya. Rasa bosan tersebut secara terbuka ditunjukan oleh Gibran seraya mengatur pertemuan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, yakni FX Hadi Rudyatmo.

"Kok takone yo kui terus. Sesok aku mlebu kantor mbok takoni kui meneh? (Kok ditanyakan terus? Besok saya masuk kantor ditanyain lagi?" kata Gibran saat ditemui seusai mengunjungi sanggar kesenian Padepokan Turonggo Seto di Dukuh Salam, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 28 Oktober 2023.

Selain itu, dalam merespon surat yang telah dikirimkan oleh FX Rudy selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Gibran mengaku bahwa dirinya telah menerima surat tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat ditemui oleh awak media, seusai menghadiri acara relawan Bolone Mase di Gedung Teater Bhineka Tunggal Ika, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis sore, 2 November 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Respons DPP PDIP

Seperti dilansir dari laman Antaranews.com, dalam merespon polemik pengembalian KTA Gibran, Ahmad Basarah selaku Ketua DPP PDIP menyebut bahwa partainya menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Menurut Ahmad Basarah, keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo yang diusung oleh partai lain merupakan perbuatan melenceng dari keputusan PDI Perjuangan yang mengukuhkan Ganjar-Mahfud sebagai bacapres dan bacawapres.

"Jadi tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP PDIP, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik Mas Gibran sudah keluar dari PDIP Perjuangan itu sendiri," kata Basarah usai agenda pertemuan dengan Council of Asian Liberal and Democrat (CALD), di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu, 28 Oktober 2023.

Sementara itu, Masinton Pasaribu selaku anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan jika Gibran Rakabuming Raka belum mengembalikan KTA partai. Lebih lanjut, seperti dilansir dari laman Antaranews.com, Masinton mengatakan bahwa hal yang terpenting dalam politik adalah adab dan etika, bukan hanya sekedar kekuasaan dan jabatan.

“Maka pergerakan politik itu harus bermuara pada membangun keadaban, bukan sekadar jabatan dan kekuasaan apalagi kekuasaan dan jabatan dengan menabrak-nabrak aturan. Itu tidak benar, itu harus dilawan,” kata Masinton.

RENO EZA MAHENDRA  I MUHAMMAD RAFI AZHARI I SEPTIA RYANTHIE I JAMAL ABDUN NASHR 

Pilihan Editor: Gibran Bosan Ditanya Soal Pengembalian KTA PDIP, Siapa yang Bisa Mendapatkannya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

1 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.


Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

1 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.


Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

1 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.


Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

3 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso, didampingi jajaran Gerindra Kota Semarang berfoto bersama dengan pengusaha Dewi Susilo Budiharjo, di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Rabu (15/5/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

5 jam lalu

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan dalam wawancara doorstop dengan awak media di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

5 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

5 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

6 jam lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.


PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

6 jam lalu

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Qatar Putra Nababan
PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.