INFO NASIONAL – Penyusunan rancangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka masih berproses dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko dalam konferensi pers yang digelar Bappebti di Jakarta Kamis 3 Agustus 2023. Bertindak sebagai moderator Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita.
"Bappebti mengedepankan kehati-hatian dalam penyiapan bursa berjangka CPO. Kami menjaga agar kebijakan dan ketentuan yang tengah disusun tidak bertabrakan,” kata Didid.
Terkait dengan itu, lanjut dia, pemerintah sudah menyusun tiga rancangan kebijakan dan ketentuan teknis terkait bursa berjangka CPO. Pertama, Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022. Kedua, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah. Ketiga, Rancangan Peraturan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik CPO.
Didid megatakan manfaat kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka, yaitu pertama, terbentuk harga acuan (price reference) CPO yang transparan, akuntabel, dan real time. Kondisi saat ini perdagangan CPO di Indonesia masih mengacu pada harga referensi dari luar sehingga menjadi tidak transparan, tidak real time, dan sering menimbulkan under pricing.
"Perdagangan CPO di Indonesia saat ini masih mengacu pada harga referensi dari bursa Malaysia dan Rotterdam. Padahal, Indonesia merupakan penghasil dan pengekspor CPO terbesar di dunia dengan volume ekspor CPO mencapai 3,462 juta ton pada 2022. Walaupun nilai ekspor surplus, potensi penerimaan negara belum maksimal untuk masyarakat Indonesia," kata Didid.
Manfaat kedua, Harga Patokan Ekspor (HPE) dapat ditetapkan dengan jelas dan penerimaan negara dari pajak akan meningkat. Manfaat ketiga, dapat mendorong perbaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian dan menjadikan harga acuan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lebih akurat. “Ke depannya diharapkan bursa CPO dapat memfasilitasi perdagangan CPO lokal sehingga transaksi di bursa akan lebih likuid,” tambah Didid.
Mengenai implementasi UU Anti-Deforestasi dari Uni Eropa, Didid menuturkan, Indonesia dan Malaysia harus bersinergi dan bersama memperjuangkan CPO. "Indonesia dan Malaysia berada di posisi yang sama sebagai produsen terbesar CPO sehingga harus bersama-sama memperjuangkan CPO. Terkait pembentukan bursa, Bappebti akan belajar dari bursa-bursa komoditas di dunia, termasuk bursa di Malaysia.”
Adapun kemajuan rancangan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka saat ini rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sudah selesai ditelaah hukum. “Rancangan Permendag sudah selesai terkait penyusunan Regulatory Impact Assessment (RIA) dan sudah ditelaah Biro Hukum Kemendag. Segera setelah ini, akan dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Perdagangan menggelar rapat lagi terkait rancangan ini dengan instansi terkait pada 4 Agustus 2023,” ujar Didid.
SRG Difokuskan Juga untuk Ekspor Selain untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas, khususnya bahan pangan dalam negeri, pengembangan SRG juga fokus pada sektor hilir yaitu berorientasi ekspor.
SRG adalah sistem penyimpanan komoditas di gudang SRG yang membantu petani dan pelaku usaha dalam melakukan tunda jual saat harga turun dan memperoleh alternatif pembiayaan dengan resi gudang yang diterbitkan sebagai agunan di bank. Selain itu, dalam SRG barang yang disimpan di gudang akan terjaga standar mutunya.
Melalui SRG akan terpantau ketersediaan dan sebaran komoditas khususnya bahan pangan yang disimpan di gudang SRG. Hal ini dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti distribusi dari daerah surplus ke daerah minus.Saat ini, nilai resi gudang yang diterbitkan tercatat Rp338,18 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp160,04 miliar periode Januari--Juli 2023.
Kemendag saat ini mengatur 22 jenis komoditas dalam penyelenggaraan SRG berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Komoditas SRG tersebut meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.
