Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Ungkap Alasan Tak Undang NasDem ke Istana: Sudah Punya Koalisi Sendiri

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berbincang usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berbincang usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam, 2 Mei 2023. Alasannya karena NasDem sekarang sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kita bicara apa adanya ya," kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.

Sementara, kata dia, enam partai yang hadir di Istana Negara Selasa kemarin juga ingin membangun kerja sama politik yang baik.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (NasDem) tahu strateginya, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," kata Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Sehingga, dia menilai hal yang wajar ketika dia berbicara soal politik.

"Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong, kan itu tugasnya seorang presiden, hanya memang kalo sudah nanti ada ketetapan KPU baru saya ...," kata Jokowi tidak melanjutkan pernyataannya.

Sebelumnya, seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan minus NasDem hadir dalam pertemuan di Istana Negara pada Selasa lalu. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Airlangga sebut pertemuan itu silaturahmi partai pendukung pemerintah

Airlangga yang ikut dalam pertemuan menjelaskan kegiatan malam ini merupakan silahturahmi halal bihalal partai pendukung pemerintah. "Dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan," kata Airlangga selepas pertemuan.

Menurut Airlangga, pertemuan ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Selain itu, pembahasan juga menyangkut tantangan middle income trap alias jebakan kelas menengah. "Kami punya pemahaman yang sama 6 partai yang bertemu presiden hari ini," kata dia.

Saat ditanya apakah ada pembahasan soal 2024 maupun deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden, Airlangga enggan menjawabnya secara rinci.

"Kami bicara isi pembangunan, jadi kalau masalah itu masing-masing partai," kata dia.

Selanjutnya, Prabowo dan Mardiono kompak sebut Surya Paloh tak hadir karena sedang di luar negeri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Momen Hasto PDIP Sebut Ganjar dan Mahfud Md sebagai Korban Authoritarian Populism

30 menit lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. ANTARA/Humas UI.
Momen Hasto PDIP Sebut Ganjar dan Mahfud Md sebagai Korban Authoritarian Populism

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dinyatakan lulus dan diangkat menjadi doktor Program Studi Kajian Strategis dan Global di Universitas Indonesia.


Kata Calon Menteri Kabinet Prabowo Soal Rencana Pembekalan di Akmil Magelang

51 menit lalu

Suasana pembekalan calon menteri Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 16 Oktober 2024. Foto Tim Media Prabowo
Kata Calon Menteri Kabinet Prabowo Soal Rencana Pembekalan di Akmil Magelang

Para calon menteri kabinet Prabowo mengatakan pembekalan di Akmil Magelang akan berlangsung tiga hari.


Politikus NasDem Tegaskan Partainya Bukan Oposisi Meski Tak Masuk Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat tiba dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus NasDem Tegaskan Partainya Bukan Oposisi Meski Tak Masuk Kabinet Prabowo

Ia mengatakan NasDem juga akan menjadi pengingat apabila pemerintahan Prabowo melalukan kekeliruan.


Mengenal Kortastipidkor Polri: Direncanakan sejak Tampung 44 Penyidik KPK, Terwujud Jelang Jokowi Lengser

1 jam lalu

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap menyampaikan keterangan pers terkait bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali Utara Sulawesi Tengah, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 18 Janauri 2023. Kapolri mengungkapkan situasi telah diatasi dan Polri telah mengamankan 71 orang lebih serta menetapkan 17 orang tersangka, selain itu Presiden Jokowi juga memerintahkan kepolisian untuk menindak tegas pelaku tindak pidana kerusuhan yang menyebabkan seorang pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing tewas. ANTARA/Sigid Kurniawan
Mengenal Kortastipidkor Polri: Direncanakan sejak Tampung 44 Penyidik KPK, Terwujud Jelang Jokowi Lengser

Keinginan Kapolri membentuk Kortastipidkor terwujud setelah setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor Nomor 122 Tahun 2024


Pendekatan Keamanan ala Jokowi Dinilai Gagal Selesaikan Masalah Papua

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Pendekatan Keamanan ala Jokowi Dinilai Gagal Selesaikan Masalah Papua

Konflik Papua masih berlanjut di tengah gembar-gembor keberhasilan pembangunan infrastruktur era Jokowi


Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

1 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

Anies Baswedan mengormati keputusan Cak Imin yang merapat ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto


IM57+ Institute: Pembentukan Kortas Tipikor Polri Tak Cukup tanpa Perbaikan Muruah KPK

1 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IM57+ Institute: Pembentukan Kortas Tipikor Polri Tak Cukup tanpa Perbaikan Muruah KPK

Menurut IM57, begitu banyak tim dibentuk tanpa ada perubahan signifikan di Indonesia.


Kompolnas Dukung Kortas Tipikor Polri, tapi Tegaskan Perlu Koordinasi Antar-Instansi

3 jam lalu

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat di Istana Negara pada Jumat 14 Agustus 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Kompolnas Dukung Kortas Tipikor Polri, tapi Tegaskan Perlu Koordinasi Antar-Instansi

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menegaskan perlu adanya sinergitas antar instansi penegak hukum terkait kewenangan penanganan kasus korupsi.


Amnesty International Indonesia Minta Pemerintahan Prabowo Jalankan Perlindungan HAM yang Gagal Dipenuhi Jokowi

4 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International Indonesia Minta Pemerintahan Prabowo Jalankan Perlindungan HAM yang Gagal Dipenuhi Jokowi

Usman juga menyoroti banyak pelanggaran HAM serius yang dilakukan pemerintahan Jokowi.


NasDem Klaim Sikapnya Tak Mengambil Kursi Menteri Bukan Bentuk Kekecewaan

12 jam lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari, ketika ditemui di kantor DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024. TEMPO/Defara
NasDem Klaim Sikapnya Tak Mengambil Kursi Menteri Bukan Bentuk Kekecewaan

Taufik Basari, menyatakan keliru jika ada yang menilai NasDem tak tempatkan kader di Kabinet Prabowo karena kecewa soal jatah menteri.