TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan pengembangan Cloud atau komputasi awan produksi lokal untuk menghadapi sejumlah dugaan kebocoran data yang marak terjadi belakangan ini. Salah satu kebocoran datang dari peretas bernama Bjorka memaksa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai harus membuat tim khusus untuk menghadapinya.
"Saya garap dulu di KSP, nanti kalau bentuknya semakin oke kami lapor ke presiden," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 19 September 2022.
Kebocoran data mulai muncul sejak 9 September, ketika Bjorka mempublikasikan surat-surat untuk Jokowi. Beberapa hari kemudian, giliran data pribadi yang diduga milik sejumlah menteri yang dibuka oleh Bjorka.
Sehingga pada 12 September, Jokowi memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate membentuk emergency response team untuk menghadapi kebocoran yang melibatkan Bjorka. Pada 14 September, giliran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang mengumumkan pembentukan satgas perlindungan data.
Barulah pada 15 September, Moeldoko mengundang sejumlah pejabat ke kantornya di Gedung Bina Graha, Jakarta. Mereka yang hadir yaitu Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau INTI Edi Witjara, dan Phidi Soepangkat CEO PT DekstopIP Teknologi Indonesia.
Dekstop IP Teknologi Indonesia adalah perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data. Pertemuan tersebut membahas tentang kondisi keamanan siber nasional, dan upaya pengembangan cloud system lokal buatan anak negeri bersertifikasi BSSN.
Sinyal Berbenah Diri
Dalam rapat, Moeldoko sempat memberi peringatan pada aksi peretasan oleh Bjorka. Ia mengingatkan siapapun yang menggangu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, tanpa diberi ampun. Kedaulatan data di ruang siber, kata dia, adalah perpanjangan tangan dari kedaulatan negara.
"Kita tidak boleh abai mengatasi ini. Kalau kita abai, kita dianggap lemah," ujar mantan Panglima TNI 2013-2015 ini.
Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri. Termasuk, mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi. “Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber," ujarnya.
Edi Witjara mengatakan pihaknya telah mengembangkan sebuah cloud system lokal bernama INTI cloud system, platform layanan cloud dan blokchain inovasi dalam negeri yang dilengkapi dengan keamanan siber. Layanan ini merupakan hasil kerja sama dengan BSSN. “Harapannya bisa menjadi kebanggaan keamanan siber nasional,” ujar Edi.
Moeldoko mengatakan semua pihak ini dikumpulkan karena pemerintah ingin mandiri di bidang layanan Cloud, sehingga bisa menjaga data dari intervensi orang lain. Ia mengakui selama ini layanan dan mesin Cloud berasal dari luar negeri. "Selama ini Cloud kita kan engine-nya di luar," ujarnya.
Itulah alasan mereka berkumpul. Moeldoko menyebut BSSN akan membuat mesin sendiri yang enkripsinya langsung dari lembaga tersebut. Lalu, PT INTI sebagai BUMN jadi penjaminnya. "PT INTI kan BUMN. Ini pemerintah harus pakai ini agar semuanya sudah kami kendalikan sendiri," ujarnya.
Dalam rencana ke depan, Moeldoko menyebut layanan Cloud dari PT INTI maupun dari PT DekstopIP Teknologi Indonesia inilah yang akan dikembangkan dan disatukan. "Sudah ada barangnya, tinggal kami perbesar saja," kata dia, menjelaskan program yang disebutnya sebagai pekerjaan berat ini.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
