INFO NASIONAL-Masyarakat rentan merupakan kelompok yang kerap terlupakan dalam kebijakan negara. Riset sosial humaniora diharapkan memberikan kontribusi pemikiran sehingga kebijakan yang diambil akan mampu mengentaskan permasalahan kerentanan yang dialami kelompok tertentu. Riset sosial humaniora berupaya memahami variasi kerentanan dan identifikasi masalah agar kebijakan negara tepat sasaran.
Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Sri Fatmawati berpandangan, ilmu sosial dan humaniora mempelajari aspek kehidupan manusia agar bisa memahami aspek fenomena sosial. Termasuk menemukan permasalahan dan mengomunikasikan permalasahan tersebut kepada para pemangku kebijkan secara efektif. Tujuanya agar dapat disusun kebijakaan dan bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Pandemi Covid -19 sejak awal Maret 2020 berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selain pembatasan diri untuk berkumpul dengan orang lain, aktivitas bekerja dan belajar dari rumah, kelompok masyarakat rentan pun terdapak pandemi.Diantaranya para penyandang penyakit kronis, penyadang disabilitas, kelompok perempuan, minoritas penganuta agama dan kepercayaaan..
“Di sinilah peran kahadiran ilmu sosial untuk memeriksa berbagai aspek yang mungkin dilakukan pemangku kebijakan, serta memberi jawaban untuk mengurangi berbagai ketimpangan sosial,” ujar Fatmawati.
Untuk dapat mendukung proses pengambilan kebijakan terhadap kelompok masyarakat rentan, KSIxChange bekerjasama denga ALMI Special Scientist Series mengadakan Webinar berjudul “Bagaimana Ilmu Sosial HUmaniora Dapat Melindungi Kelompok Rentan Akibat Pandemi Covid-19” pada 21 September 2021.
Kepala Pusat Kajian Literasi di Universitas Negeri Semarang (UNNES Zulfa Syakhiyya mengatakan, berdasarkan studi kelompok yang paling retan dengan pandemi Covid19 yakni guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pengajar PAUD yang hampir 95 persen kaum perempuam dianggap perpanjangan dari peran ibu di rumah. Gaji mereka pun di bawa Upah Minimum Regional (UMR) bahkan ada yang dibayar secara sukarela tanpa tunjangan profesionalistas. Di masa pandemi banyak sekolah PAUD swasta menonaktifkan gurunya.
Kasus kedua, child married atau pernikahan anak di bawah umur pada siswa SMP dan SMA. Selama pandemi, data Komisi Perempuan memperlihatkan, angka child married meningkat hingga 300 persen . Salah satunya disebabkan tingginya angka putus sekolah siswa perempuan di masa pandemi. Dengan alasan membantu ekonomi keluarga dan mengurangi beban hidup orang tua, mereka harus menikah.
Padahal, pernikahan dini tersebut merenggut hak anak untuk meraih pedidikan lebih tinggi dan potensi mereka mengaktualisasi diri ke depannya. Dampak lain child married yakni meningkatkan angka kematian ibu, bayi stunting, angka perceraian tinggi dan kekerasan dalam rumah tangga.
Temuan riset lainnya pengaburan antara ruang domestik dan ruang pubik bagi dosen peremuan karena lebih banyak bekerja dari di rumah selama pandemi.“Para ibu dosen bekerja di rumah, di saat yang sama anak-anak mereka juga belajar dari rumah. Di satu sisi mereka harusmengerjakan pekerjan kantor, disisi lain harus mendidik anak-anaknya di rumah,” kata Zulfa.
Di kesempatan yang sama, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani, penanganan pandemi membutuhkan perspektif luas, tidak cukup hanya dari aspek medis. Memahami resistensi sebagian kelompok terhadap vaksin, penolakan pemakaman dengan protokol kesehatan, hingga penolakan beribadah di rumah bisa dikaji secara sosial humaniora (soshum). Sebab, sebagian hambatan penanganan pandemi berlatar faktor agama, budaya, dan sosial masyarakat.
“Melalui riset sosial humaniora, keluaran kebijakan berbasis bukti kedepannya diproyeksikan akan mampu mengentaskan permasalahan kerentanan yang dialami kelompok tertentu, dalam hal ini minoritas agama dan etnis, orang miskin, perempuan dan/atau pengasuh dengan beban ganda, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, dan pekerja kreatif tanpa keamanan pekerjaan,”ujarnya.
Sedangkan peneliti Ekonomi Universitas Indoensia, Teguh Hartanto berpendapat, penyusunan kebijakan terkadang hanya menggunakan persepktif ekonomi, “Padahal pendekatan sosial humaniora memiliki peran penting dalam memetakan kelompok rentan yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dengan lebih tepat sasaran, sekaligus membantu pemerintah mendesain kebijakan proteksi sosial yang sifatnya inklusif dan adaptif merespons perubahan, “katanya.
Riset sosial humaniora jug adapat melengkapi ilmu kedokteran yang biasanya lebih banyak terobsesi pada faktor-faktor sebab akibat. Dalam pandangan peneliti kesehatan Universitas Hasanuddin, Dr Sudirman Nasir, ilmu sosial dapat memetakan dampak covid-19 secara menyeluruh dan melihat kelompok rentan sebagai agen yang sangat aktif dalam kondisi pandemi.
“Dari sana, pemahaman terhadap jenis kerentanan sosial dapat meningkat dan membentu pemerintah dalam menentukan kebijakan afirmasi ataupun solusi tepat sasaran untuk dapat menjangkau kelompok rentan lebih dekat selama masa pandemi,” ujarnya.
Adapun peneliti dari Sajogo Institute, Maksum Syam menjelaskan, ilmu sosial terutama sosiologi berupaya membongkar praktek-praktek ketidakadilan di masyarakat. Untuk masyarakat adat yang dinilai rentan, egara harus bisa menemukan energi sosial yang bisa diadopsi dalam kebijakan. “Pengakuan negara tersebut tidak berbanding lurus dengan pengakuan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat, termasuk sumber-sumber agraria milik mereka,” ujarnya.
Berkaitan dengan ketimpangan pengakuan wilayah adat, data Lembaga Masyarakat Adat di Indonesia menyebutkan 1.034 peta wilayah masyarakat adat seluas 12,4 juta hektar. Sementara status wilayah yang sudah disertifikasi hanya 563 ribu ha.
Maksum menuturkan, laporan Inkuiri Nasional terdapat 40 Masyakat Hutan Adat yang tumpang tindih dengan kasus kehutanan. Terjadi tumpang-tindih dengan kawasan hutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Masalah ini meluas dengan kebijakan pemerintah terkait proyek-proyek strategis nasional diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), KSPN dan Program Food Estate. (*)
