![Mantan Presiden Soeharto memberikan keterangan pers di depan wartawan dan fotografer setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kajati), Jakarta, 1998. [TEMPO/ Rully Kesuma; 25d/364/98; 981223].](https://statik.tempo.co/data/2018/05/17/id_706166/706166_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Peringatan 23 tahun Reformasi jatuh pada 21 Mei 2021. Tanggal itu menandai lengsernya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Diawali krisis moneter dan demonstrasi besar-besaran, salah satu tuntutan reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Howard Dick dan Jeremy Mulholland dalam kolomnya di Tempo pada 15 Mei 2018 mengatakan korupsi rezim Soeharto identik dengan praktek koncoisme. Koncoisme didefinisikan sebagai persekongkolan korupsi politik penguasa bersama dengan keluarga dan kroni-kroninya.
“Mereka dianakemaskan lewat pemberian hak monopoli dan kontrak pengadaan barang serta jasa pemerintah,” tulis Howard Dick.
Salah satu praktek koncoisme yang paling diingat adalah proyek mobil nasional. Kala itu, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 yang menginstruksikan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal agar secepatnya mewujudkan industri mobil nasional.
Bersamaan dengan dikeluarkannya Inpres itu, ditunjuklah PT Timor Putra Nasional (TPN) sebagai pionir mobil nasional. TPN adalah perusahaan milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Dengan ditunjuknya TPN sebagai pionir mobil nasional, perusahaan itu dibebaskan dari bea masuk dan pajak lainnya.
Maraknya praktek korupsi yang dilakukan Soeharto dengan koncoismenya membuat amanat reformasi tak cuma memberantas kasus korupsi secara menyeluruh, tetapi juga spesifik menyasar ke Soeharto, keluarganya dan kroninya.
Tuntutan itu kemudian dengan jelas tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 4 Tap MPR tersebut memerintahkan negara untuk melakukan penegakan terhadap terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta atau konglomerat, termasuk mantan presiden Soeharto.
