TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian di Tanah Air dalam menyikapi ajakan untuk boikot produk Prancis.
"Kepada masyarakat umat Islam dan bangsa Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan silakan, tapi dengan tertib, tidak boleh merusak dan harus mengikuti aturan main," kata Muhyiddin, Kamis 30 Oktober 2020.
Seruan boikot Perancis terjadi di sejumlah negara di negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Bahkan, sejumlah supermarket di negara tersebut juga disebut telah menarik barang-barang asal produsen Prancis, menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam, termasuk mengumumkan rencana mereformasi Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Republik Prancis.
Merespons isu tersebut, Muhyiddin meyakini pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah diplomatis supaya tidak merugikan hubungan antara Indonesia dan Perancis.
"Meminta kepada Ibu Menlu agar memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia supaya dia memberikan klarifikasi," katanya.
Muhyiddin mengakui MUI kecewa dengan pernyataan Macron tersebut karena tidak sepantasnya kepala negara berkomentar yang berpotensi memecah belah. "Kami mengecam pernyataan Emmanuel Macron yang mendiskreditkan Islam," ungkapnya.
Muhyiddin mengingatkan Macron tidak hidup secara sendiri, melainkan berdampingan dengan umat Islam sehingga seharusnya bisa lebih bijak dalam bertutur kata dan tidak mendiskreditkan Islam.
"Harusnya Presiden Macron sadar bahwa dia hidup bersama-sama dengan umat Islam. Ini membuat kondisinya tambah kacau dan panas," pungkasnya.
Sedangkan Direktur Jaringan Moderasi Indonesia Islah Bahrawi mengatakan umat Islam seringkali latah dalam menyikapi isu-isu seperti itu sehingga akan lebih baik menganalisis terlebih dahulu sebuah permasalahan sebelum bersikap.
