Iklan
TEMPO Interaktif, DENPASAR:Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkugan Hidup (WALHI) Bali meminta Bupati Badung untuk membuka dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek penangkapan pasir di Pantai Kuta, terutama mengenai pengambilan pasir di dasar laut di perairan Pantai Geger, Sawangan, yang akan dipindahkan ke Kuta.Menurut Direktur WALHI Bali, Agung Wardana, dari dokumen AMDAL itu akan bisa diketahui dampak lingkungan dari perubahan kondisi dasar laut akibat penyedotan. Kita juga bisa tahu apa antisipasi yang dilakukan pemerintah, ujarnya, Rabu (3/9).Dalam surat bernomor : 28/ ED/ WALHI-Bali/ IX/2008 itu disebutkan, WALHI merasa berhak meminta dokumen AMDAL dibuka kepada public, karena WALHI adalah bagian dari masyarakat Bali yang akan terkenda dampak itu.Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atasinformasi lingkungan hidup. Hal itu dikuatkan denganPasal 35 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999tentang AMDAL, yang menegaskan bahwa AMDAL bersifat terbuka untuk umum.Surat ditujukan kepada Bupati Badung sebagai pemberiizin penambangan pasir, dan ditembuskan ke Bapedaldasebagai penyusun AMDAL. Kita berharap mereka mauterbuka, ujar Agung.Dia mengungkapkan, pada kasus-kasus sebelumnya rata-rata pejabat menolak membuka dokumen AMDAL itu bagi publik. Misalnya kasus pembangunan Villa di Pantai Kelating, Tabanan, dan sebuah Villa di Karangasem.Seperti diberitakan sebelumnya, proyek penyelamatanPantai Kuta kini telah mulai dikerjakan. Diantaranyadengan menambang dan memindahkan pasir dari bawah laut di Pantai Geger, Sawangan.Penyedotan pasir di dasar laut sekitar 5 mil dari pantai Geger, Sawangan, Badung, pada kedalaman 30-40 meter. Pasir yang dibutuhkan ubtuk proyek penyelamatan Pantai Kuta senilai Rp 290 milliar itu mencapai 650 ribu meter kubik.Penyedotan dilakukan pada lapisan pasir sampai kedalaman 40 cm saja. WALHI mengkhawatirkan, penambangan pasir itu akan merubah pola arus air laut dan menyebabkan abrasi di sejumlah pantai, serta merusak kondisi biota bawah laut.Dikonfirmasi mengenai surat itu, Kepala bagian HumasPemda Badung, Gde Wijaya, mengaku beum mengetahuinya. Secara prosedural, setelah sampat keSekretariat Pemkab, surat akan diteruskan ke biro tehnisyakni Bapedalda Badung, kemudian diajukan kepada Bupati. Nanti bupati akan memberi petunjuk langkahselanjutnya, kata Gde Wijaya. ROFIQI HASAN
Iklan
