Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yasonna Sebut Pidato Tanjung Priok Terkait Ekonomi Bukan Wilayah

image-gnews
Warga Tanjung Priok mendatangi kantor Kemenkumham pada Rabu 22 Januari 2020. Mereka mendesak Menkumham Yasonna Laoly meminta maaf atas pernyataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. Tempo/ Kiki Astari.
Warga Tanjung Priok mendatangi kantor Kemenkumham pada Rabu 22 Januari 2020. Mereka mendesak Menkumham Yasonna Laoly meminta maaf atas pernyataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. Tempo/ Kiki Astari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengklarifikasi terkait pidatonya di Lapas Narkotika Kelas IIA, Jatinegara, Jakarta pada Kamis, 16 Januari 2020 yang menyinggung Tanjung Priok.

"Memang apa yang saya sampaikan adalah penjelasan ilmiah ketimbang penjelasan politik, saya berharap ditanggapi secara ilmiah, bukan secara politik," kata Yasonna melalui keterangan tertulis Rabu 22 Januari 2020.

Yasonna mengatakan ada kesalahpahaman dalam mendengarkan pidatonya. Ia mengatakan ada orang yang tak mendengar secara utuh pidato tersebut.

Ia menyebut ada yang memelintir pidato tersebut sehingga jauh dari substansi. "Tujuan saya menjelaskan agar masyarakat tidak mempunyai pandangan yang terlalu punitive terhadap para narapidana, sebab crime is a social product instead of genetic product," ujarnya.

Yasonna yang juta Doktor bidang Kriminologi dari universitas di Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa kriminal adalah produk sosial. Di antaranya dari faktor kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan (faktor ekonomi), disintegrasi sosial, dan lainnya. "Faktor genetik itu tidak signifikan menentukan kejahatan, kalaupun ada, faktor determinannya sangat kecil," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus turut menyelesaikan faktor-faktor kriminogen tersebut. Karena faktor kemiskinan, maka daerah kumuh lebih cenderung melahirkan lebih banyak kriminal dari daerah elit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti yang ia contohkan pada kawasan Tanjung Priok, jika dibandingkan kawasan Menteng, probabilitas tingkat kejahatan lebih tinggi. Dia menegaskan hal itu bukan karena faktor genetik atau biologis, melainkan karena faktor sosial ekonomi.

"Inilah inti penjelasan yang diplintir tersebut, Jadi itu bukan menunjukkan daerahnya, tapi socioeconomic conditions, dan sudah tentu tidak menyamaratakan daerah Tanjung Priok," kata dia.

Itu sebabnya, untuk membasmi kejahatan, Yasonna menyebut tak cukup hanya mengirim orang-orang ke penjara. Melainkan, harus menyelesaikan akar permasalahannya yaitu memperbaiki daerah-daerah kumuh dan miskin. "Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendidikan."

Yasonna mengatakan hal itu menjadi tanggungjawab bersama. "Karena crime is a social product, maka masyarakat juga turut bertanggung jawab secara sosial dan moral untuk membasmi akar masalahnya."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

22 jam lalu

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

Yasonna Laoly menekankan, pembahasan rancangan undang-undang ke depan harus lebih mendalam.


Polda Metro Jaya Akan Tes Kejiwaan Pelaku Mutilasi di Muara Baru

3 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi saat memberikan keterangan pers soal ketua umum parpol (ARS) yang aniaya selebgram (AN) pada Rabu, 9 Oktober 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Polda Metro Jaya Akan Tes Kejiwaan Pelaku Mutilasi di Muara Baru

Polda Metro Jaya menyatakan masih terus mendalami motif pelaku mutilasi di Muara Baru, Jakarta Utara.


Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Yasonna Laoly Minta Realistis

4 hari lalu

Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Yasonna Laoly Minta Realistis

Politikus PDIP Yasonna Laoly menilai usulan Menteri HAM Natalius Pigai agar anggaran kementeriannya ditambah menjadi Rp 20 triliun tidak realistis


Pimpinan DPR Yakini Upaya Reformasi Regulasi Akan Berjalan Optimal di Komisi XIII

12 hari lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Yakini Upaya Reformasi Regulasi Akan Berjalan Optimal di Komisi XIII

Wakil Ketua DPR Adies Kadir, mengatakan komposisi keanggotaan Komisi XIII bisa mempercepat reformasi regulasi di Indonesia.


KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

49 hari lalu

Peristiwa kerusuhan Tanjung Priok 1984. DokTempo/Fakhri Amrullah Instagram/Datatempo
KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.


Serahkan Jabatan Menkumham ke Supratman, Yasonna: Saya Minta Seluruh Jajaran Dukung Beliau

21 Agustus 2024

Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas (kiri) didampingi pejabat lama Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Supratman Andi Agtas menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM untuk sisa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Serahkan Jabatan Menkumham ke Supratman, Yasonna: Saya Minta Seluruh Jajaran Dukung Beliau

Yasonna H. Laoly menyerahkan jabatan Menkumham kepada Supratman Andi Agtas. Apa saja pesan-pesannya?


Supratman Andi Agtas di Sertijab: Saya Tak Pernah Terbetik Bisa Berdiri jadi Menkumham

20 Agustus 2024

Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Supratman Andi Agtas menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM untuk sisa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Supratman Andi Agtas di Sertijab: Saya Tak Pernah Terbetik Bisa Berdiri jadi Menkumham

Supratman Andi Agtas tak menyangka menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).


Menkumham Supratman Ungkap 3 Titipan Jokowi di Akhir Masa Jabatan

20 Agustus 2024

Supratman Andi Agtas dan Yasonna Laoly dalam acara serah terima jabatan atau sertijab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada Selasa, 20 Agustus 2024 di Jakarta. Supratman menggantikan posisi Yasonna. TEMPO/Amelia Rahima
Menkumham Supratman Ungkap 3 Titipan Jokowi di Akhir Masa Jabatan

Menkumham yang baru dilantik, Supratman Andi Agtas, menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi kepada jajarannya. Apa saja?


Ganjar Kritik Pencopotan Yasonna dari Menkumham: Full Politik

20 Agustus 2024

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (tengah), Politisi PDIP Rokhmin Dahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ganjar Kritik Pencopotan Yasonna dari Menkumham: Full Politik

Ganjar Pranowo mengkritik pencopotan Yasonna Laoly dari Menkumham.


Tak Ikut Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP is Not for Sale

20 Agustus 2024

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (kanan), saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Djarot menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang. Dia menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tak Ikut Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP is Not for Sale

Adian menyatakan bahwa pemberian dukungan PDIP pada Pilkada Jakarta 2024 tidak untuk dijual.