Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

image-gnews
Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menyusun alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari 11 komisi, lima badan, dan satu mahkamah kehormatan. Partai-partai saling melobi untuk mendapatkan posisi-posisi pimpinan alat kelengkapan yang diincar.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan AKD ditargetkan rampung akhir pekan ini. "Minggu ini harus selesai supaya cepat kerja," kata Dasco di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

Mekanisme pemilihan pimpinan AKD ini merujuk pada perolehan kursi di DPR. Partai pemenang pertama berkesempatan memilih terlebih dulu AKD yang diincar, diikuti partai pemenang kedua, dan seterusnya. Partai pemenang juga memiliki jatah kursi pimpinan alat kelengkapan paling banyak.

Berikut peta perolehan beberapa partai dan kursi pimpinan AKD incaran:

  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

    Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto memprediksi partainya mendapat 4 kursi ketua dan 14 wakil ketua di alat kelengkapan dewan. Dia mengatakan PDIP kemungkinan akan menghibahkan satu kursi ketua kepada partai lain, tetapi belum menunjuk partainya.

    Beberapa komisi yang diincar adalah  komisi yang berkaitan dengan kepentingan elektoral 2024. Misalnya Komisi X yang membidangi pendidikan, Komisi IV yang membidangi pertanian, dan Komisi VIII yang membidangi sosial. "Baru brainstorming, apakah kemudian menjadi sebuah keputusan tentu masih dalam tahapan proses lagi," kata Bambang Wuryanto.

    PDIP juga disebut mengincar posisi ketua Badan Anggaran DPR. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir mengatakan partainya tengah menunggu keputusan PDIP apakah akan memilih Banggar atau Komisi XI yang membidangi keuangan. "Kalau misalnya mereka ambil Banggar, kami minta Komisi Sebelas. Semua masih bisa dimusyawarahkan," kata Adies.

  1. Partai Golkar

    Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir mengatakan partainya mengincar komisi-komisi yang berkaitan dengan hukum dan ekonomi. Golkar mentargetkan mendapatkan posisi ketua di antara Komisi I (Pertahanan), Komisi II (Pemerintahan), atau Komisi III (Hukum), dan Komisi XI (Keuangan) atau Badan Anggaran. "Kami masih menunggu karena kan sekarang pimpinan dari fraksi-fraksi ketua ketuanya khususnya lagi lobi-lobi," kata Adies.Di DPR periode 2014-2019, Golkar di antaranya menempati kursi ketua Komisi II, Komisi III, Komisi XI, dan Badan Anggaran.

    Iklan
    Scroll Untuk Melanjutkan

  1. Partai Gerindra

    Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya akan memilih komisi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Dia menyebut hal itu sejalan dengan konsentrasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    Di DPR periode 2014-2019, Fraksi Gerindra menduduki posisi ketua Komisi IV, Komisi V, dan Komisi VII yang masing-masing dijabat Edhy Prabowo, Fary Djemy Francis, dan Gus Irawan Pasaribu. Gerindra juga mendapat posisi Ketua Badan Legislasi dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.

    Menurut Dasco, Gerindra mendapatkan jatah dua ketua AKD dan sembilan wakil untuk DPR periode 2019-2024. Anggota DPR Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan ada beberapa komisi yang diinginkan partainya. "Kami juga ingin di IV, ingin kalau bisa di VII ya,  ingin juga kalau bisa di I, ingin juga di III kalau bisa, ya nanti dilihat ya," kata Riza.

  1. Partai Kebangkitan Bangsa

    Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya mendapat jatah dua kursi ketua dan tiga hingga empat wakil ketua di alat kelengkapan dewan.

    Ketua Fraksi PKB Cucun Syamsurizal mengatakan partainya mengincar posisi ketua di Komisi V (Infrastruktur), Komisi VI (Perdagangan), dan Komisi X (Pendidikan). Dia beralasan, PKB sedang berfokus pada persoalan pendidikan pesantren dan ekonomi kerakyatan. "Keberpihakan kami terhadap pesantren bukan hanya di Komisi delapan tapi kementerian PUPR yang memberikan kewenangan untuk fisiknya kami kawal juga di Komisi lima," kata Cucun.

    PKB juga ingin menyesuaikan kursi pimpinan AKD dengan perolehan portofolio di kabinet. Dia berpendapat hal itu perlu agar partai di DPR bisa mengawal kebijakan kadernya yang menjadi menteri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

51 menit lalu

Kementerian Luar Negeri melaksanakan rapat kerja tentang anggaran infrastruktur diplomasi dan situasi terkini di Palestina dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

Sebelumnya Retno meminta agar DPR memasukkan usulan penambahan anggaran dari Kemlu untuk pagu akhir anggaran 2025.


Dasco Benarkan Penambahan Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers usai menjenguk pengunjuk rasa yang ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Sufmi Dasco mengatakan telah menandatangani surat sebagai penjamin untuk 50 orang pengunjuk rasa yang diamankan pada aksi menolak revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Dasco Benarkan Penambahan Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo.


DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

5 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM baru Rosan Perkasa Roeslani usai Sertijab di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024. Tempo/Annisa Febiola.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

Kementerian Investasi mengajukan tambahan anggaran Rp889,3 miliar ke DPR.


Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

10 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Mereka melaporkan soal penyitaan ponsel oleh penyidik KPK saat Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan 5 Kader terhadap SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Dicabut Hari ini

Ronny Talapessy mengatakan gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan PDIP ke PTUN Jakarta akan dicabut pagi ini


Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

11 jam lalu

Sejumlah siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Makan bergizi gratis berupa nasi uduk dengan lauk telor bulat dan tempe orek serta buah pisang dan potongan timun. TEMPO/Subekti.
Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

Menteri Komunikasi Budi Arie mengatakan bahwa anggaran sosialisasi untuk program makan bergizi gratis Rp 10 miliar. Untuk penyadaran masyarakat.


PDIP Kota Solo Respons soal Kader Partai Laporkan FX Rudy ke Polisi

11 jam lalu

Wawanto (kanan) bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita
PDIP Kota Solo Respons soal Kader Partai Laporkan FX Rudy ke Polisi

Kader DPC PDIP Kota Solo sebelumnya melaporkan FX Rudy ke Polresta Solo atas kasus dugaan pengancaman pembunuhan.


Tanggapan Sederet Tokoh Politik Mengenai Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Capres - cawapres no urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berserta istrinya Nur Asia Uno berfoto selfie bersama Presiden RI ke-4 dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Puan Maharani menjelang Debat Pilpres 2019 perdana di Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Sejumlah tokoh mengunggah foto-fotonya menjelang debat di media sosial. Instagram/@Pramonoanungw
Tanggapan Sederet Tokoh Politik Mengenai Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

Deretan reaksi muncul dari berbagai tokoh tentang wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati.


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

13 jam lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


5 Kader PDIP Minta Maaf ke Megawati Usai Dijebak Dijanjikan Rp 300 Ribu Gugat Kepengurusan

13 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya saat pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8/2024). ANTARA/HO-PDIP.
5 Kader PDIP Minta Maaf ke Megawati Usai Dijebak Dijanjikan Rp 300 Ribu Gugat Kepengurusan

Lima orang kader PDIP mengaku dijebak serta ditipu untuk memberikan tanda tangan, yang dimanfaatkan untuk menggugat keabsahan SK Kepengurusan DPP PDIP


Janji Pramono Anung Atasi Masalah Banjir, Polusi, hingga Soal PPSU

22 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Janji Pramono Anung Atasi Masalah Banjir, Polusi, hingga Soal PPSU

Pramono Anung berjanji akan menyelesaikan masalah-masalah kecil dulu yang ada di Jakarta.