Lexie M Giroth Terancam Dipecat Sebagai Pegawai Negeri

Reporter

Editor

Jumat, 4 Mei 2007 15:22 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung:Pelaksana tugas (Plt) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Johanis Kaloh mengatakan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Profesor Lexie M Giroth serta tujuh praja terancam dipecat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). ”Memang masih terlalu pagi bilang seperti itu karena ini masih (menunggu) proses pengadilan,” katanya kepada Tempo, Jumat (4/5).Dia mengaku telah diminta Departemen Dalam Negeri untuk menyerahkan dokumen kepegawaian Lexie serta tujuh bekas praja yang ada di lembaganya. Permintaan atas dokumen itu, jelasnya, sebagai antisipasi agar bisa segera memutuskan status kepegawaian semua tersangka itu jika pengadilan nanti memutus bersalah.Dalam kasus sembilan terpidana penganiaya Wahyu Hidayat, Departemen Dalam Negeri dituding lambat memutuskan pemecatannya sebagai PNS. Sembilan terpidana penganiaya kasus Wahyu Hidayat sempat bekerja di beberapa instansi pemerintah daerah di Jawa Barat. Semuanya sempat dipecat sebagai Praja IPDN, namun kembali terlihat menjalani kuliah di kampus kedinasan milik Departemen Dalam Negeri itu. Sembilan praja itu sempat bekerja, ada yang mulai dari staf kelurahan sampai ajudan Sekda Provinsi Jabar Lex Laksamana. Pemecatan kesembilan terpidana itu baru dilakukan setelah terungkapnya kasus kematian Cliff.Menurut Kaloh, keputusan memecat semua tersangka yang terlibat kasus penganiayaan Cliff Muntu hingga tewas itu masih menunggu proses peradilan. ”Aspek keprajaannya itu kewenangan IPDN, tapi aspek PNS-nya itu kewenangan Depdagri,” katanya.Profesor Lexie sebelumnya telah diberhentikan sementara mulai Kamis (19/4) sebagai Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan serta sebagai dosen di IPDN setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Lexie kini berstatus tahanan Polda Jawa Barat sejak Rabu (2/5) lalu.Sebelumnya, tujuh mahasiswa tingkat III IPDN yang diduga sebagai penganiaya Cliff Muntu telah dipecat. Mereka adalah Muhammad Amrullah, Andi Bustanil, Hikmat Faisal, Ahmad Ari Pandi Harahap, Frans Albert Yoku, Fendi Ntobuo, dan Jacka Anugrah Putra. Tujuh tersangka itu kini mendekam di tahanan Polres Sumedang.Ahmad Fikri

Berita terkait

Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI

27 Februari 2024

Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas bersama Sivitas Akademika IPDN, di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

PDN Integrasikan Semua Data

14 Desember 2023

PDN Integrasikan Semua Data

Program Transformasi Digital Nasional, terus dikebut. Salah satunya, dengan membangun Pusat Data Nasional

Baca Selengkapnya

Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya

28 Maret 2022

Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya

Sejumlah sekolah kedinasan mulai dari IPDN, STAN, dan STIN membuka mendaftar pada 9-30 April 2022. Ada delapan instansi yang menerima mahasiswa baru.

Baca Selengkapnya

Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN

20 April 2021

Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN

Hendi mendesain ulang sektor pariwisata di kota Semarang. Program pemulihan ekonomi diantaranya memfasilitasi terbentuknya pasar sehat di tiap kecamatan.

Baca Selengkapnya

IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi

20 Juni 2020

IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi

Pendaftar di sekolah kedinasan IPDN membludak, hingga Kamis tercatat 28.758 pelamar.

Baca Selengkapnya

Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN

8 Maret 2018

Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN

Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doktor honoris causa yang pertama dari IPDN. Megawati dinilai berjasa saat menjadi Presiden RI kelima.

Baca Selengkapnya

Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer

16 Januari 2017

Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan lulusan IPDN ikut wajib
muiliter agar bisa membantu komando rayon militer di daerah
penugasan.

Baca Selengkapnya

Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal

18 Juli 2016

Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal

Jusuf Kalla berharap ke depan ada camat di Aceh yang berasal dari Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas  

15 Maret 2016

Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas  

Pemerintah kembali membuka pendaftaran sekolah tinggi ikatan dinas. Pendaftaran bisa dilakukan secara online.

Baca Selengkapnya

Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN  

30 November 2015

Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN  

Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata mengatakan kasus pemukulan di kampusnya dilakukan oleh praja lama.

Baca Selengkapnya