TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Dalam Negeri sedang mengkaji pemecatan terhadap 10 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang terlibat pembunuhan praja Wahyu Hidayat pada 2003 lalu.Pengkajian ini menyusul datangnya surat dari mahkamah Agung yang menolak kasasi 10 terdakwa tersebut. "Barusaja kami menerima putusan itu. Mungkin seminggu lagi pemecatan baru kami putuskan," kata juru bicara Departemen Dalam Negeri Saut situmorang, Jumat ( 13/4).Menurut Saut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah memiliki data para praja yang sebagian bekerja di Pemerintah Kabupaten Sumadang dan Kota Bandung, Jawa Barat itu. Saut menambahkan, pemecatan seorang praja sepenuhnya urusan IPDN. Adapun pemecatan dari status pegawai negeri sipil diberikan apabila yang bersangkutan terlibat pidana kejahatan seperti pembunuhan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.Para praja yang kasasinya ditolak Mahkamah Agung adalah, Hendi Setiyadi dan Sandra Rachman, yang diganjar penjara 7 bulan. Delapan terdakwa berikutnya, yakni Dekky Susandi, Oktoviano Minang, Yopi Maulana, Dena Rekha Febrianto, Bangun Robinson Napitupulu, Dadang Hadisurya, dan Yayan Sipiyan. Mereka diganjar 10 bulan penjara.Eko Ari Wibowo
Berita terkait
Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI
27 Februari 2024
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas bersama Sivitas Akademika IPDN, di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPDN Integrasikan Semua Data
14 Desember 2023
Program Transformasi Digital Nasional, terus dikebut. Salah satunya, dengan membangun Pusat Data Nasional
Baca SelengkapnyaSekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya
28 Maret 2022
Sejumlah sekolah kedinasan mulai dari IPDN, STAN, dan STIN membuka mendaftar pada 9-30 April 2022. Ada delapan instansi yang menerima mahasiswa baru.
Baca SelengkapnyaWalikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN
20 April 2021
Hendi mendesain ulang sektor pariwisata di kota Semarang. Program pemulihan ekonomi diantaranya memfasilitasi terbentuknya pasar sehat di tiap kecamatan.
Baca SelengkapnyaIPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi
20 Juni 2020
Pendaftar di sekolah kedinasan IPDN membludak, hingga Kamis tercatat 28.758 pelamar.
Baca SelengkapnyaMegawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN
8 Maret 2018
Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doktor honoris causa yang pertama dari IPDN. Megawati dinilai berjasa saat menjadi Presiden RI kelima.
Baca SelengkapnyaAlasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer
16 Januari 2017
Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan lulusan IPDN ikut wajib
muiliter agar bisa membantu komando rayon militer di daerah
penugasan.
Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal
18 Juli 2016
Jusuf Kalla berharap ke depan ada camat di Aceh yang berasal dari Papua.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
15 Maret 2016
Pemerintah kembali membuka pendaftaran sekolah tinggi ikatan dinas. Pendaftaran bisa dilakukan secara online.
Baca SelengkapnyaKata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN
30 November 2015
Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata mengatakan kasus pemukulan di kampusnya dilakukan oleh praja lama.
Baca Selengkapnya
