TEMPO Interaktif, Samarinda:Sekitar empat ribu pekerja industri kayu di Samarinda kembali melakukan mogok kerja dan berunjuk di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (14/1). Mereka menuntut kenaikan upah. Gubernur Suwarna AF didesak untuk menerbitkan surat keputusan mengenai Upah Minum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar Rp 633.000 per bulan. Aksi ini yang kedua kalinya. Beberapa hari lalu mereka juga menggelar demonstrasi dengan tuntutan serupa. Para pengunjuk rasa berasal dari tiga organisasi: Serikat Pekerja Kehutanan dan Perkayuan Indonesia (SP Kahutindo) Kalimantan Timur, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Solidaritas Pekerja Nasional (Sopan). “Tuntutan kami ditolak para perusahaan. Mereka hanya menyanggupi Rp 530.000 per bulan atau di bawah tuntutan pekerja,” ujar Khairul Anam, Ketua SP Kahutindo Kalimantan Timur. Khairul mengklaim semua anggota SP kahutindo di Kalimantan Timur, yang berjumlah 67 ribu pekerja, melakukan mogok massal. Mereka bekerja pada 53 perusahaan, tersebar di empat kabupaten dan dua kota. Hingga saat ini tuntutan pekerja masih menemui jalan buntu. Perundingan dengan pihak perusahaan, yang diwakili Djafar Hamma dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Minggu kemarin, tidak membuahkan kesepakatan. “Perusahaan lebih banyak mengungkapkan banyaknya pemerintah daerah, baik yang resmi maupun ilegal,” ujar Khairul. Gubernur Suwarna AF juga belum mengeluarkan keputusan tegas berkaitan tolak-tarik tuntutan para pekerja dan kesanggupan perusahaan tersebut. “Saya tidak memihak. Yang jelas, jangan sampai ada yang dirugikan. Begitu pun kalau sampai terjadi pemecatan pekerja. Saya harap itu tidak sampai terjadi,” ujar gubernur. Djafar Hamma menjelaskan, bisnis perkayuan di Kalimantan Timur sedang mengalami penurunan. Karena itu pula, para pengusaha tidak bisa memenuhi tuntutan pekerja. Tuntutan upah Rp Rp 633.000 sebulan hanya ditawar Rp 530 ribu. (Rusman - Tempo News Room)