TEMPO Interaktif, Jambi: Penghuni pulau Berhala asal Jambi memprotes pembangunan 20 unit rumah di pulau tersebut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Protes terhadap proyek ini sempat menimbulkan bentrokan antara warga Jambi dan Kepulauan Riau yang menghui pulau tersebut. Menurut warga Jambi, di pulau berstatus quo tidak boleh ada kegiatan.Menurut Abdullah Hich, Bupati Tanjungjabung Timur, Jambi, insiden itu tidak sampai menimbulkan bentrokan lanjutan. “Hanya insiden kecil biasa,” kata Hich di Jambi. Kejadian itu bermula ketika Ketua RT 13 Kecamatan Sadu, Tanjungjabung Timur, Pandak Ali menegur tukang yang membangun rumah.Pandak Ali, ahli waris tanah di pulau ini tersinggung karena tegurannya diacuhkan. Dia melabrak tukang bangunan dan menimpa tembok yang baru selesai dibangun. Batu bata yang baru dipasang itu pun berantakan. “Kejadian ini dibesar-besarkan oleh warga asal Kepulauan Riau,” katanya. Pulau Berhala yang terletak 12 mil dari pantai Muarasabak, Tanjungjabung Timur menjadi rebutan antara Jambi dan Kapulauan Riau. Dua provinsi ini mengklaim Berhala masuk wilayahnya. Sengketa ini membuat menteri dalam negeri menetapkan status quo sampai ada putusan lebih lanjut. Sebelum ditetapkan berstatus quo, Pemerintah Provinsi Jambi pernah membangun sekolah, puskesmas, 12 rumah persinggahan, dermaga, dan masjid. Tapi, pembangunan itu dihentikan sejak pemerintah pusat menetapkan status quo tersebut. Belakangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau malah membangun 20 unit rumah untuk warganya. Menurut Abdullah Hich, sejak empat kabupaten baru terbentuk di Jambi pada tahun 1999, Pulau Berhala ditetapkan sebagai wilayah Tanjungjabung Timur. Putusan ini mempertegas klaim Jambi sebagai pemilik Pulau Berhala sejak 1980. “Apalagi 50 keluarga di pulau itu merupakan penduduk Jambi,” kata Hich.Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin berharap pemerintah pusat segera menetapkan status Pulau Berhala berdasarkan fakta sejarah. “Sudah berulang kali kami sampaikan, tapi tidak ada penylesaian,” kata dia. Permintaan itu juga dia sampaikan dalam pertemuan dengan Komisi Urusan Dalam Negeri DPR dua pekan lalu. syaiful bakhori