TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Pengdam IX Udayana, Mayor Jenderal (Purn) Adam Damiri, mengatakan segala bentuk kerusuhan dan kekerasan yang terjadi setelah jajak pendapat merupakan tanggung jawab dari Unamet, lembaga PBB yang bertugas untuk mengawasi dan menyelesaikan jajak pendapat di Timor-Timor tahun 1999."Yang paling bertanggung jawab adalah Unamet. Indonesia bukan bagian dari Unamet, hanya mengawal dan mengantar jajak pendapat saja," ujar Adam Damiri dalam dengar pendapat di hadapan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste di Hotel Crowne Plaza.Menurut dia, serangkaian kejadian kekerasan dan kerusuhan tersebut dipicu oleh sikap Unamet yang sudah memihak kepada prokemerdekaan. Menurutnya, hal ini merupakan tindakan institusi, bukan merupakan oknum-oknum Unamet.Kekerasan, kerusuhan dan bentrokan yang terjadi, lanjut Adam, adalah ekses yang dipicu kecurangan Unamet. Dia menyebutkan beberapa kecurangan Unamet, seperti perekrutan staf lokal Unamet, penempatan TPS, pengangkutan kotak suara yang tidak dikawal polisi, penghitungan tidak dilakukan di TPS, penolakan pemantau Indonesia dan pemajuan waktu pemilihan.Hal-hal tersebut akhirnya memicu warga untuk melakukan tindakan anarkis, terutama setelah Unamet memajukan pengumuman hasil jajak pendapat. "Hasil pengumuman diajukan dengan alasan yang tidak jelas," ujar Adam Damiri.Adam Damiri membantah TNI melakukan pembiaran dalam terjadinya kerusuhan kebakaran dan kekerasan yang terjadi. Menurut dia, saat terjadi kerusuhan, komando berada di tangan kepolisian, namun polisi tetap tak berdaya.Sesuai kesepakatan New York, kata Adam, pasukan TNI masuk barak, tidak diperbolehkan keluar. Pasukan yang ada pun dinilai sangat kurang untuk mengamankan situasi dan kondisi. Sementara pasukan cadangan masih berada di jalan karena disiapkan untuk pengamanan hasil jajak pendapat tanggal 7 September.Dian Yuliastuti