TEMPO Interaktif, Makassar:Keinginan pemerintah Indonesia supaya Amerika Serikat mencairkan embargo militer, masih terganjal masalah pelanggaran HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat. Sikap Kongres masih keras. Pemerintahan Presiden George Walker Bush diminta jangan terburu-buru memperbaiki hubungan dengan TNI sebelum ada kemajuan reformasi di tubuh tentara. Demikian rangkuman pernyataan Ralph L. Boyce, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, saat menjawab Tempo News Room dalam jumpa pers di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/5) malam. “Betul sudah ada perubahan besar di tubuh TNI, seperti menteri pertahanan dari sipil, Panglima TNI dari angkatan laut dan lain-lain. Tapi masih ada syarat HAM,” katanya Boyce didampingi Konsul Konsulat Jenderal AS di Surabaya, Robert Pollard. Boyce menegaskan pemerintah Amerika mendukung proses reformasi di tubuh TNI. Militer Indonesia dinilai punya prospek ke arah profesionalisme sekaligus bertanggung jawab. Berkait itu, jelasnya, Amerika berharap TNI bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang pernah mereka lakukan. Pollard menjelaskan batu sandungan masalah HAM itu diantaranya kerusuhan dan konflik berdarah-darah di Timor Timur pasca jajak pendapat. Diplomat karir itu tidak mengelak pemerintah Indonesia sudah menggelar pengadilan HAM ad hoc yang mengadili perwira militer, polisi dan pejabat pemerintahan yang bertugas di Timor Timur saat kerusuhan itu terjadi. Justru dalam kaitan itu, tambah Pollard, Amerika menunggu bukti selanjutnya kesungguhan penanganan kasus Timor Timur. “Kongres Amerika meminta pemerintah jangan memperbaiki hubungan dengan TNI sebelum ada kemajuan reformasi, khususnya penanganan pelanggaran HAM. Masalah embargo militer, keputusan ada di Kongres dan Gedung Putih,” kata Pollard. Boyce memuji TNI yang telah memperlihatkan kemajuan bagus dalam urusan keadilan dan HAM. Ia berharap hubungan Amerika dan TNI bisa diperbaiki lagi. Boyce juga menyadari Indonesia memang membutuhkan persenjataan dalam menjaga keamanan dalam negeri. “Tapi, masalah pencabutan embargo senjata bagi Indonesia, belum bisa dipenuhi sekarang,” tegasnya. (Muannas)