TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menilai Pemerintah Daerah DKI Jakarta masih belum serius menangani sumur resapan. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah sumur resapan dengan jumlah rumah yang terdapat di Jakarta. "Sumur resapan di Jakarta tidak sampai seratus ribu. Masak, rumah di Jakarta sampai satu juta sumurnya hanya segitu, bagaimana ini Pemda?" katanya dalam acara sosialisasi sumur resapan air di Gedung TVRI, Jakarta, Rabu. Ketidakseriusan Pemda DKI juga terlihat dari kendurnya pengawasan terhadap kepemilikan sumur resapan air. Padahal, dalam Peraturan Gubernur nomor 16 tahun 2005 disebutkan, setiap pemilik bangunan yang menutup permukaan tanah diwajibkan memiliki sumur resapan. "Karena itu saya minta DKI untuk memeriksa apakah mereka punya sumur resapan. Karena setiap rumah kan harus punya sumur resapan," tambahnya. Dibandingkan dengan pembangunan banjir kanal barat dan timur, kata Rachmat, pembuatan sumur resapan relatif lebih sederhana dan murah. "Sumur resapan memang kecil, tapi kalau dikalikan seratus ribu, kan jadi besar," katanya. Pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Agus Maryono, menyatakan hal serupa. Penggunaan sumur resapan air, kata dia, merupakan strategi yang sangat tepat untuk mengurangi debit air dan menanggulangi banjir di Jakarta.Selain itu, sumur resapan juga dapat digunakan sebagai penampung air hujan dan membuat tanaman yang tumbuh dipekarangan rumah menjadi lebih subur dan hijau. "Sayang sekali jika air hujan dibuang begitu saja, padahal air hujan lebih bersih dari air sungai," katanya. Dwi Riyanto Agustiar