TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua MPR Fraksi Bulan Bintang, Jusuf Amir Feisal, meminta agar Kabinet Megawati di reshuffle untuk menjaga kewibawaan kepemimpinan nasional. Adapun menteri yang harus diganti adalah mereka yang terlibat dalam menentukan berbagai kenaikan 3 tarif dan yang terlibat dalam kasus divestasi. Saya tidak perlu menyebutkan namanya secara personal. Kalian tahu sendiri siapa mereka. Yang jelas, perlu ada reshuffle dalam Kabinet Gotong Royong Megawati, kata dia, dalam jumpa pers, di ruang kerjanya, di gedung DPR/MPR, Rabu (15/1). Ditegaskan, kenaikan BBM, tarif dasar listrik, dan telepon perlu ditinjau kembali. Sebagai penggantinya, sebagian bisa dikompensasi oleh anggaran yang belum terpakai maupun oleh penghasilan lain, seperti kelebihan harga jual minyak di pasaran internasional. Pada waktu yang tepat mungkin kenaikan harga tadi bisa dilakukan seecara bertahap dan terpisah, yaitu empat tahap selama tahun anggaran 2003, kata dia. Selain itu, secara pribadi --tanpa membawa institusi MPR, Feisal juga meminta pemerintah untuk membatalkan release and discharge terhadap konglomerat hitam. Sebaliknya, mereka harus segera dilakukan proses hukum sehingga bisa terjadi keadilan bagi semua pihak. Bagi mereka yang membangkang dapat dilakukan tindakan represif, mulai dari penyitaan kekayaan sampai dengan pemecatan sebagai warga negara, katanya. Lalu, Feisal menegaskan, MPR tidak bisa menjatuhkan pemerintahan Megawati karena mekanisme untuk itu tidak ada. Presiden sendiri tidak memiliki kesalahan politik, melainkan ia bertentangan dengan hukum pidana. Nah, dengan itu, bisa saja Presiden dituntut secara pidana, katanya. (Andi Dewanto Tempo News Room)