TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Faisal Tamin mengatakan, dirinya bersama-sama jajaran menteri kabinet gotong royong segera membahas hasil kunjungan kerja mereka ke Bellu, Ambon, dan Sorong (13-14/1). Hal ini diungkapkannya usai menyelesaikan seluruh agenda kunjungan dan tiba kembali di Jakarta, Selasa (14/1) malam. Faisal Tamin melakukan kunjungan terpadu lintas sektoral bersama dengan tiga menteri, yaitu Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi, Menteri Riset dan Teknologi Hatta Radjasa, dan Menteri Kehutanan M. Prakosa. Dalam kunjungan kerja itu, rombongan menteri mengadakan dialog dengan pemerintah daerah tokoh masyarakat, tokoh, adat, dan tokoh agama setempat. Sebelumnya dijadwalkan ada 12 menteri yang ikut dalam kunjungan tersebut. Tetapi karena ada kepentingan lain, akhirnya mereka digantikan pejabat setingkat direkturat jenderal dan inspektorat jenderal. Faisal mengaku sangat menghargai apa yang disampaikan pemerintah dan masyarakat daerah. Sebab, mereka menyampaikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sebab kalau keinginan itu kan bisa macam-macam dan belum tentu dibutuhkan, kata dia. Faisal sangat merespons positif terhadap aspirasi masyarakat Bellu, Ambon, dan Sorong, karena tidak satu pun yang terlalu mempermasalahkan kebijakan kenaikan BBM. Seperti saat dia berdialog dengan tokoh masyarakat dan pemerintah Sorong, masalah ini sama sekali tidak disinggung. Kalaupun masyarakat Ambon dan Bellu menyinggung kenaikan BBM, tarif dasar listrik, dan telepon, menurut Faisal semuanya disampaikan secara tertib dan sopan. Hal itu, kata Faisal, menunjukkan adanya kesadaran politis masyarakat untuk menerima kenyataan bahwa inilah yang harus dihadapi sebagai salah satu upaya mencari jalan keluar dari kesulitan. Faisal mengatakan, tim yang terdiri dari 12 menteri kabinet gotong royong yang dipimpinnya nanti akan membahas lebih lanjut berdasarkkan program masing-masing. Apakah itu program APBN atau program khusus. Di luar itu mungkin nanti bisa dicarikan jalan keluar, jelasnya. Mengenai tunjangan kemahalan yang diminta masyarakat Maluku sebagai kompensasi dari semakin mahalnya harga-harga kebutuhan pokok di daerah itu, hal itu menurutnya bisa dipertimbangkan. Saya kira menjadi bahan yang paling orisinal dan aktual untuk dicarikan jalan keluarnya, dan tentu akan saya bicarakan dengan presiden dan kabinet terutama dengan menteri keuangan, katanya. Namun yang lebih diutamakan, kata dia, adalah bagaimana memperbaiki dan merasionalkan struktur gaji dari keseluruhan pegawai negeri sipil (PNS). Sebelumnya dalam dialog dengan pemerintah daerah Maluku dan sejumlah tokoh masyarakat yang diadakan di rumah dinas gubernur, masyarakat meminta agar pemerintah pusat memberikan tunjangan kemahalan bagi masyarakat Maluku. Tunjangan kemahalan itu diperlukan sebagai kompensasi semakin beratnya beban hidup masyarakat terutama dengan adanya kebijakan naiknya BBM, tarif dasar listrik, dan telepon. Masyarakat Maluku sendiri menanggapi kenaikan tiga kompopnen itu secara apatis, karena menurut mereka sebelum adanaya kebijakan itu pun harga kebutuhan pokok di sini sudah tinggi. Misalnya untuk bensin dijual dengan harga eceran hingga Rp 2.200 per liternya. Tingginya harga bensin ini berpengaruh pada ongkos angkutan. Untuk ke kantor Pemda, seorang PNS harus mengeluarkan uang sampai Rp 30 ribu per hari, tutur Gubernur Maluku, Sarundayang. Akibatnya, pegawai negeri yang masuk kantor rata-rata hanya 75 persen saja. Tapi ini sudah lebih baik karena tahun-tahun sebelumnya saat masih terjadi konflik, aparat pemerintah yang masuk kerja hanya 20 persen, katanya. Kondisi yang sama juga ditemui di Kabupaten Bellu, Atambua, Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa anggota masyarakat, kenaikan BBM semakin memberatkan masyarakat karena sebelum adanya kenaikan saja, tiga komponen serta harga sembako dan BBM sudah mahal. Misalnya harga telur satu butir Rp 1000. Sedangkan untuk bensin dan solar sebelum ada kenaikan sudah mencapai Rp 1800 dan 1.900 per liternya. (Nunuy Nurhayati-Tempo News Room)