Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, dikepung massa pada malam ini, 17 September 2017. Polisi yang terlihat berada di depan gedung pun tak membubarkan aksi massa yang disebut menggunakan emblem LBS itu. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Pengepungan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, masih berlanjut hingga Senin dini hari, 18 September 2017. Massa menuntut masuk ke dalam gedung karena menduga acara seni Asik-asik Aksi itu sebagai kelanjutan dari Seminar Sejarah 1965 yang dibubarkan polisi Sabtu kemarin.
Berdasarkan pantauan Tempo, massa yang berasal dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Bamus Betawi dan Ormas Bang Japar itu ditemui oleh Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis yang turun langsung pun bernegosiasi dengan perwakilan massa dan Usman di depan pagar gedung.
Massa menuntut masuk ke dalam gedung untuk memastikan tak adanya atribut PKI yang terpampang di dalam acara seni Asik-Asik Aksi itu. Namun negosiasi pun berjalan alot Usman tak memperbolehkan massa masuk ke dalam gedung.
Idham mencoba menengahi masalah ini dengan meminta agar massa mempercayai polisi untuk memeriksa gedung itu. "Nanti polisi yang melakukan proses penyelidikan," kata Idham.
Opsi itu sebenarnya telah diterima oleh Usman cs namun ditolak oleh massa. Sekjen Bamus Betawi, Eki Pitung, bahkan mengancam akan terus mengepung gedung LBH Jakarta jika perwakilan massa tidak diizin langsung untuk memeriksa kantor LBH untuk memastikan tidak ada atribut Komunis
Hingga saat ini negosiasi pun masih berjalan dengan alot dan massa masih terus mengepung gedung LBH Jakarta.
Pada Sabtu kemarin polisi membubarkan Seminar Sejarah 1965. Usman dalam keterangan pers di kantor LBH Jakarta sempat mengatakan bahwa pembubaran seminar itu karena polisi mendapat tekanan dari sejumlah kelompok yang mengaku anti PKI.
