KPK Sebut Suap Eddy Rumpoko untuk Beli Mobil Alphard
Minggu, 17 September 2017 15:46 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko berkaitan dengan suap. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Eddy Rumpoko diduga kuat menerima uang suap sebesar Rp 500 juta. Sebagian uang tersebut diduga untuk melunasi pembelian mobil Alphard.
Uang tersebut, kata Laode, berhubungan dengan proyek belanja modal dan pengadaan mebel di Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017. "Nilai dari proyek tersebut Rp 5,26 miliar," ucap Laode saat memaparkan ihwal kasus OTT tersebut di Gedung KPK, Minggu, 17 September 2017.
Baca: Tiga OTT KPK dalam Sepekan
Menurut Laode, uang yang diberikan penyuap berinisial FHL (Filipus) kepada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko adalah 10 persen dari nilai total proyek, yakni Rp 500 juta."Yang diberikan cash hanya Rp 200 juta. Sisanya Rp 300 juta sebelumnya diberikan untuk melunasi mobil Alphard milik wali kota," ucap Laode.
Laode mengatakan, uang Rp 100 juta diduga juga diberikan pengusaha Filipus kepada Edi Setyawan selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Kota Batu. Uang tersebut merupakan fee untuk panitia pengadaan.
Setelah pemeriksaan 1 x 24 jam dan gelar perkara, KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka yaitu Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian ULP Pemerintah Kota Batu Edi Setyawan dan pengusana Filipus, yang diduga sebagai pemberi uang.
Baca: KPK Tangkap Tangan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Terkait Proyek
Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara itu Filipus sebagai pihak yang memberi suap terhadap Eddy Rumpoko, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KARTIKA ANGGRAENI
