TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk membahas persiapan pemilihan kepala daerah Papua 2018. Sebelumnya, pilkada di beberapa wilayah di Papua terjadi chaos. "Rakor ini untuk mencari solusi," kata Tjahjo di Kemenko Polhukam, Kamis, 14 September 2017.

Menurut Tjahjo, pilkada sebelumnya masih menyisakan persoalan yang belum beres. Beberapa wilayah belum menerima keputusan Mahkamah Konstitusi, baik pihak yang menang ataupun yang kalah. "Ini kalau tidak segera selesai, implikasinya ke pilkada Provinsi Papua tahun depan," ujarnya.

Baca: Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua

Tjahjo menjelaskan hasil rapat memutuskan akan dibentuk tim kecil yang bertugas mencermati secara detail masalah di antara masyarakat di Papua yang masih bertikai. Tim tersebut juga bertugas memberikan pertimbangan strategi pelantikan pasangan terpilih, apakah berpotensi menimbulkan chaos atau tidak.

"Kami menghitung strategi yang ada di Papua, dari sisi keamanan, dari sisi ketertiban, dari sisi intelijen, dari sisi perkembangan," tutur Tjahjo.

Selain membentuk tim kecil, Tjahjo mengatakan pihaknya terus berupaya mendamaikan dua kubu yang bertikai agar jumlah korban tidak bertambah. "Memang di lima kabupaten ini tingkat yang meninggal, tingkat yang luka-luka, tingkat pembakaran, tingkat kerusuhan tinggi sekali. Ini perlu kita cermati secara detail," kata dia.

Lima kabupaten yang dimaksud Tjahjo itu adalah Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Yapen. Di masing-masing kabupaten, menurut Tjahjo, memiliki permasalahan berbeda. "Misalnya Kabupaten Torikora ini banyak kecurangan termasuk kecurangan penghitungan suara. Kemudian KPUD mengabaikan rekomendasi temuan panitia pengawas. Puncak Jaya juga sama, tidak netral dari aparatur sipil negaranya," ujar Tjahjo.

Simak pula: Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

Rapat koordinasi membahas pilkada Papua itu dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam, kepolisian, Departemen Dalam Negeri, kejaksaan, dari Kementerian Hukum dan HAM, dan dari Badan Intelijen Negara. Hasil rapat kali ini, kata Tjahjo, akan dilaporkan oleh Menko Polhukam ke Presiden Joko Widodo.

Tjahjo berharap tim kecil yang dibentuk nanti bisa segera melaksanakan tugasnya menyelesaikan kasus-kasus pilkada di Papua secepatnya sebelum pilkada digelar. "Oktober sudah harus selesai karena Oktober sudah masuk tahapan untuk persiapan pilkada," ujarnya.

SYAFIUL HADI