INFO JABAR – Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam kali berturut-turut (2011-1016), Pemerintah Provinsi Jawa Barat diganjar penghargaan ‘Pemda Paling Sering Meraih WTP.’ Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, pada pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara Jakarta, Kamis , 14 September 2017.

"Penghargaan ini kita dedikasikan untuk ASN Jabar, karena mereka yang bekerja keras dan secara konsisten selama enam kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP ini," kata Aher, sapaan akrab Gubernur, di Jakarta.

Aher mengungkapkan, opini WTP ini menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut dia, sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran, dikerjakan secara efektif, efisien dan justice. ‘’Anggaran kita gunakan seperlunya, sewajarnya dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan," katanya.

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang dibuka oleh Presiden Jokowi ini digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya Presiden mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. "Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang sebelumnya pernah dia minta.Laporan yang bertumpuk-tumpuk, kata Prsiden, membuat aparatur lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding eksekusi program. ‘’Saya sampaikan, buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk,’’ kata Presiden.

Namun penyederhanaan bukan berarti mengabaikan aspek akuntabilitas. Yang paling penting, menurut Presiden, laporan tersebut mudah diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.

Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85 persen , tingkat Provinsi 90 persen, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66 persen. "Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan tepat sasaran," kata Jokowi (*)