Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
"Semua yang disampaikan oleh mereka, yang beberapa poin itu semuanya kalau mau didiskusikan boleh. Tapi saya cenderung mengatakan kalau memang tujuannya untuk membangun negeri ini, kita harus diskusi," ujar dia saat ditemui di Talkshow Anti Korupsi pada Sabtu, 9 September 2017.
Menurut Saut, tidak hanya KPK yang harus dikritisi. Tetapi juga lembaga, kementerian, organisasi, pemerintah daerah, atau pemerintah swasta harus di evaluasi juga. "Kalau ada poin-poin yang ingin mereka sampaikan bisa kita diskusikan," ucap Saut.
Tetapi sampai saat ini, KPK belum mengakui itu sebagai suatu forum yang legal. Saut mengatakan masih menunggu Mahkamah Konstitusi. "Diluar MK silahkan. Diskusi itu sudah banyak kok," kata dia.
Rencananya pada Senin, 11 September 2017 besok, akan ada rapat dengar pendapat bersama Komisi Hukum DPR. Diakui Saut pun KPK sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. "Mungkin tidak jauh pertanyaan yang dilakukan oleh pansus," kata Saut.
Saut juga mengatakan jangan terjebak di persoalan manajerial saja. "Kalau ada orang yang tidak setuju dengan yang dilakukan KPK, kan ada forumnya. Ada praperadilan, banding. Itu forum hukum ya," ucap dia. Kalau forumnya manajerial, harus duduk sama-sama. "KPK kan bukan tukang jaga malam," tutup Saut Sitomorang.
